IDEAtimes, Makassar;- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui anggaran sebesar Rp500 miliar untuk mengatasi penyebaran virus corona atau covid-19.
Anggaran tersebut akan diturunkan dalam dua tahap di 2020 ini.
Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/03/2020).
Untuk penganggarannya sendiri dilakukan dalam dua tahap.
Pertama, dianggarkan sebesar Rp250 miliar untuk penanganan virus corona selama dua bulan kedepan.
“Itu (Rp250 miliar) untuk anggaran selama dua atau tiga bulan sampai Juni. Kalau kondisinya semakin parah, kita akan tambah Rp250 miliar lagi. Jadi total Rp500 miliar yang Banggar sepakati,” kata Ni’matullah.
Ulla menuturkan pada Jumat pekan lalu, DPRD Sulsel berinisiatif meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel segera membuat rancangan perubahan parsial 2020 sekaitan pencegahan virus covid-19. Setidaknya, ada waktu satu pekan ini untuk TAPD koordinasi internal di gugus tugas dan dinas-dinas.
Berdasarkan proposal Pemprov, sebut Ulla, anggaran yang dibutuhkan untuk saat ini sebesar Rp100 miliar lebih. Rinciannya untuk Dinas Kesehatan meminta anggaran Rp62 miliar dan sisanya untuk dinas lain.
“Bagi kami besaran anggaran itu tidak cukup. Itu sama saja menghadapi keadaan luar biasa dengan cara biasa-biasa,” terangnya.
“Sehingga kita putuskan karena pertimbangan keuangan pemprov saat ini tersisa saldo Rp520 miliar, sementara pembayaran gaji dan TPP Rp193 miliar. Jadi kita melakukan bertahap,” katanya.
Lebih jauh, Ketua Partai Demokrat Sulsel tersebut mengatakan untuk tahun anggaran 2020, Dewan membuka ruang ke TAPD melakukan perubahan mata anggaran. “Hari Senin kita minta rincian kebutuhannya. Pemprov harus fokus ke beberapa hal ini untuk penanganan covid,” ujarnya.
Beberapa hal yang dimaksud Ketua Demokrat Sulsel itu, antaralain; pembenahan rumah sakit milik pemprov. Kemudian membuat rumah sakit khusus penanganan pasien covid positif.
“Tempat tidur yang readi saat ini 200 unit. Saya minta sampai Mei minimal 300 unit untuk khusus pasien positif. Pemda harus siap dengan itu,” tegas Ulla.
Hal selanjutnya, penanganan secara masif alat pengamanan diri atau APD untuk para medis. Untuk sekarang ini yang tersedia 300 APD. “Sementara diperjalanan 200 APD. Kita pesan 10 ribu APD. Makanya saya minta pemprov buat usulan anggarannya,” jelas Ulla.
Selanjutnya, Dewan Sulsel meminta kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mencari aturan main untuk memberikan insentif tambahan kepada para tenaga medis, penyedia nutrisi dan penjaminan makanan bergizi. Termasuk penginapan untuk tenaga medis.
“Kan tidak mungkin mereka pulang, jadi harus disediakan penginapan. Sekarang yang tersedia Hotel Puri dan Maxone. Kalau Grand Sayang masih sementara disterilkan,” terang Ulla.
Kemudian terkait pengadaan rapid test atau tes cepat yang kemungkinan berasal dari Cina atau Korea. “Ada dua Korea dan Cina. Tapi yang dari Korea mahal. Alat ini juga untuk membantu daerah,” ungkapnya. (*)
