IDEAtimes.id, Makassar;- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar akan berakhir 22 mei mendatang.
Namun, PSBB ini dianggap gagal total sebagai penghalau penyebaran covid-19.
Hal ini diutarakan oleh Dr Andi Surahman Batara selaku Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Menurutnya, kata gagal itu lahir karena adanya gap antara kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat.
Pembatasan sosial berskala besar di Kota Makassar gagal total sebagai strategi menghalau penyebaran covid 19. Gagalnya PSBB ini karena ada gap antara kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat.
“Kepatuhan masyarakat dinilai rendah. Tapi menurut saya hal itu tidak berdiri sendiri. Ketidakpatuhan masyarakat ini disebabkan oleh pesan kebijakan PSBB tidak jelas dari Pemerintah. Itu bisa kita lihat jejak digital pernyataan para pejabat yang saling bertolak belakang.”Kata Andi Surahman Batara kepada Ideatimes.id , Senin, 18/5/2020.
“Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat bingung. Bahkan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.” Jelasnya.
Situasi seperti ini, kata Andi Surahman, tentu mempertegas bahwa koordinasi dan sinergitas lintas sektor pelaksana kebijakan lemah.
“Termasuk disini adalah lemahnya koordinasi lintas daerah tetangga Kota Makassar bahkan kab/kota se Sulsel. Penyebab lain adalah lambatnya pemerintah mengatasi dampak dari pemberlakuan PSBB.”Jelasnya.
“Ini bisa dilihat dari kepanikan masyarakat pada pemenuhan kebutuhan pokok mereka.” Tambahnya.
Lanjut dia, Penyebab kegagalan lain adalah rendahnya pelibatan masyarakat.
“Okelah banyak gerakan relawan. Tapi banyak dari relawan ini bergerak secara sendiri tentu dengan sumberdaya yang mereka miliki. Bisa dikatakan gerakan kemanusiaan. Seperti yang dilakukan oleh FTI UMI.” Tutur Sekretaris KNPI Sulsel ini.
“Saya secara pribadi dari awal sudah menyampaikan bahwa mengadang covid 19 ini harus dimulai dari Desa/Kelurahan. Ini harus diterjemahkan secara teknis. Selama ini kita hanya bicara zona merah saja. Harusnya dibalik, bagaimana caranya kita bisa zona hijau. Zona hijau “bebas” covid 19 harus dimulai dari Desa/Kelurahan.” Tegasnya.
Andi Surahman Berpesan agar kiranya Pj Walikota Makassar yang baru saja dilantik bisa memberi apresiasi kepada relawan covid-19.
“Pak Walikota sebaiknya memberi apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang patuh terhadap pemberlakuan PSBB. Juga kepada masyarakat yang terlibat dalam gerakan kemanusiaan melawan Covid 19.”Imbuhnya.
Belajar dari Kota Makassar, terkait dengan Kebijakan PSBB yang dinilai gagal dan bukan opsi kebijakan yang tepat untuk mengadang Corona. Karena banyak kendala dalam implementasinya. Pertanyaan yang muncul kemudian. Kebijakan apa yang akan diambil ?.
“Saat ini pemerintah harus memiliki mapping wilayah positif Covid 19. Wilayah bisa dipersempit sampai ditingkat Desa bahkan dusun, RT RW. Segerakan lakukan lockdown atau karantina wilayah yang positif covid 19. Tapi ini harus dilakukan serentak secara Nasional. Semoga Presiden Jokowi segera mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani pandemi covi 19 di Indonesia.” Tutupnya.(*)
