IDEAtimes.id, Luwu Utara;- Saat ini di Luwu Utara telah berdiri empat PKS (Pabrik Kelapa Sawit).
Ke empat perusahaan ini sulit mendapatkan bahan baku berupa TBS (Tandan Buah Segar).
Selain karena lahan sawit petani tidak mampu memenuhi kuota produksi empat PKS juga diperparah dengan pemberian izin usaha pembelian TBS untuk PKS dari Kabupaten tetangga, yakni Luwu Timur.
Baru-baru ini, beredar Video sebuah mobil truk mengangkut Kelapa Sawit dari wilayah Luwu Utara menuju PKS di Luwu Timur.
Dalam rekaman tersebut jelas terlihat truk milik PT BMS sedang muat TBS di Desa Harapan, Kabupaten Luwu Utara.
Kejadian Ini pun dianggap jika Pemda Luwu Utara tidak melindungi para pengusahanya.
Hal ini disampaikan oleh Andi selaku Petani dan suplier TBS asal Desa Harapan saat dimintai tanggapan terkait itu.
Andi mengatakan ini adalah sebuah ironi untuk PKS Di Luwu Utara, disaat PKS di Luwu Utara kekurangan bahan baku, justru bahan baku dibawa keluar dari Luwu Utara.
“Kita liat mobil pengangkut TBS yang punya PT. BMS di Desa Harapan membawa buah menuju Luwu Timur” Ungkap Andi, Kamis, 3/9/2020.
Dia menambahkan kenapa saat ini empat PKS yang telah diberikan izin operasi oleh Pemda tidak mampu beroperasi maksimal lantaran kurangnya bahan baku, ditambah TBS kita ada yang dibawa keluar dari Luwu Utara.
Dia berharap para investor ini tetap bertahan di Luwu Utara agar roda perekonomian para petani sawit tetap terjaga.
“Mestinya Pemda melindungi para investor yang telah berinvestasi di Luwu Utara, namun yang terjadi sebaliknya. Justru Pemda memberikan izin pembelian PKS dari luar Kabupaten, ini semakin memperparah keadaan, semoga para investor ini tetap bertahan di Luwu Utara”Kata Andi.
Sementara itu, Menurut salah satu orang PT.SSS yang juga bagian dari Empat perusahan yang ada di Kabupaten Luwu Utara mengaku sudah beberapa kali menyampaikan keberatan secara langsung ke Bupati Luwu Utara terkait masalah ini.
Ia beedalih, pemerintah benar-benar memberi perhatian khusus terhadap investor yang telah diundang ke Luwu Utara, para pengusaha berani berinvestasi karena Pemda memberikan jaminan supply bahan baku yang cukup.
Tapi, kata dia, sepertinya pemerintah sendiri tidak perduli dengan keluhan dan beban para investor yang telah menanam modal ratusan milyar.
“Tentu kondisi ini sangat mencekik para pengusaha karena PKS tidak bisa memenuhi kontrak mereka, produksi dibawah target, perusahaan mengalami kerugian berbulan-bulan, kondisi ini semakin diperparah dengan wabah Covid 19 dan bencana Banjir Bandang yang menerjang Luwu Utara tanggal 13 Juli yang lalu, Tentu para investor punya beban yang sangat besar terutama bagi mereka menggunakan dana bank” Ungkapnya yang enggan disebut namanya.
Dia menambahkan bahwa satu PKS dengan kapasitas 45 ton membutuhkan bahan baku berupa TBS sekitar 400 ton hingga 600 ton per hari.
Volume ini dikali empat PKS yang ada yaitu PT. SSS, PT. Jas Mulia, PT. Global dan PT Kasmar, tapi Kenyataan di lapangan pabrik hanya bisa mengolah 50 sampai 100 ton TBS perhari, sangat jauh dari target.
Bahkan, dikatakan dia, tidak sedikit PKS tidak mendapatkan TBS sama sekali, sehingga kondisi ini mengharuskan pabrik untuk bergantian beroperasi alias pabrik kadang tidak beroperasi, sementara biaya oprasional dan pemeliharaan sangat tinggi.
“Kondisi ini sangat menekan para pengusaha, jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin para investor PKS di Luwu Utara angkat kaki akibat merugi terus menerus, menghentikan operasional, merumahkan para pekerja adalah solusi jangka pendek yang menyesakkan dada karena harus mem-PHK para pekerja, pilihan ini dilakukan akibat beban yang sangat berat untuk memenuhi kewajiban dari bank, sebuah ironi, tapi jalan paling bijak adalah menghentikan produksi untuk sementara, tidak ada pilihan lain”Urainya
Terpisah, Rafiuddin Ketua Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Luwu Utara , menjelaskan bahwa saat ini sudah ada teguran dari Pemda agar TBS Luwu Utara tidak boleh dibawa lagi keluar dari Luwu Utara guna memenuhi Kebutuhan TBS Pabrik Kelapa Sawit Yang berada di Luwu Utara.
Namun memang kenyataan di lapangan belum terealisasi dengan baik.
“Hal ini terkesan terjadi pembiaran dari pemerintah setempat karena keluhan para pengusaha tidak pernah di tangapi dengan serius, lebih parahnya lagi pemerintah menerbitkan ijin untuk pabrik luar datang mengangkut buah keluar dari luwu utara, sementara pabrik di Luwu Utara saja belum mendapatkan TBS dengan maksimal” Jelasnya.
Rafiuddin berharap, agar Pemda melakukan sikap yang tegas agar menghentikan aktifitas pengusaha yang membawa TBS keluar dari Luwu Utara sehingga para investor di Luwu Utara tetap mendapatkan suply bahan baku dan proses produksi pabrik tetap bisa berjalan.
“Yang kita khawatirkan kalau para investor yang bergerak di industri kelapa sawit ini hengkang dari Luwu Utara, itu berarti akan memicu bertambahnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Luwu Utara, tentu kita berharap itu tidak terjadi” Tutupnya
Sekedar diketahui dalam beberapa bulan terakhir para pengusaha Pabrik Kelapa Sawit di Luwu Utara mengalami kerugian akibat kurangnya supply TBS, petani tidak bisa panen akibat genangan air sehinga semakin memperparah kurangnya pasokan TBS untuk PKS juga kualitas rendeman TBS sawit petani juga sangat rendah.
Selain kurangnya pasokan, pemerintah juga memberikan izin kepada perusahaan lain yang bisa membawa keluar bahan baku dari Luwu Utara, ini semakin memperparah kondisi PKS di Luwu Utara.(AN/Napo).
