IDEAtimes.id, MAKASSAR – Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Anti Korupsi Sulawesi-Selatan (AKAR SUL-SEL) mendatangi kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/11).
Orasi yang dilakukan secara bergantian di depan kantor Gubernur yang berada di Jl. Urip Sumoharjo berlangsung tertib.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan mekanisme penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dinilai tidak sesuai dengan pedoman umum yang dibuat oleh kementrian sosial.
Irman mengatakan, agar Pemprov jangan menutup mata dalam penyaluran BPNT yang unprosedural ini.
“Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan sejatinya diberikan kebebasan memilih sumber pangan sesuai yang diatur dalam pedoman umum kemudian diatur sedemikian rupa yang menguntungkan suplier yang menurut hemat kami ini dikoordinir oleh pemegang kekuasaan”. Pungkas Irman.
Irman juga menyayangkan bantuan BPNT yang nilainya 200 ribu dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarkat terlebih dalam masa pandemi seperti ini ikut disunat oleh sekelompok oknum yang melihat BPNT ini sebagai ladang bisnis.
“Bukan jawaban itu yang kami butuhkan, kami butuh Pemprov sebagai tim koordinasi kabupaten mampu hadir mengawal kebijakan ini sehingga bisa tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat sebagaimana mestinya”. Tegasnya.
Hal senada juga disampikan oleh Dody Bakaru segera akan bersurat mengenai kejadian ini di kementrian sosial.
Hal ini untuk mengevaluasi pemprov Sulsel dalam hal penyaluran BPNT, serta akan melaporkan ini ke Polda Sulsel untuk menginvestigasi ke daerah karena Indikasi Korupsi sangat rentang terjadi.
“Ketua Tim Koordinasi penyaluran BPNT harus bertanggung jawab atas kesalahan penyalura ini di Provinsi sulawesi selatan, jangan main-main dengan rakyat, kami akan militan mengawal kasus ini, rakyat cukup menderita karena pandemi, jangan ditambah dengan cara-cara buruk seperti ini”. Tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Nurbaya meminta kepada massa aksi untuk melakukan pelaporan secara tertulis ke pusat pengaduan terkait dengan temuan ini.(*)
