IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tak lama lagi akan menggelar Kongres ke-31.
Persyaratan calon ketua umum PB HMI periode 2021-2023 pun sudah beredar.
Salah satu poin persyaratan yang kini ramai dibahas oleh anggota HMI adalah kabar pendaftaran calon ketua umum PB HMI, dipatok biaya pendaftaran Rp 10 juta
Selain itu, calon ketua umum juga harus melampirkan 7 rekomendasi tertulis dari cabang penuh dari dua sebaran Badko.
Bukan cuma itu, calon ketua umum juga harus mengikuti Latihan Kader (LK III) serta menyertakan kartu tanda anggota dan keterangan bebas narkoba hingga melampirkan karya tulis ilmiah.
Dari 8 poin persyaratan, poin ke-3 menjadi sorotan. Disebutkan calon ketua umum harus membayar sejumlah uang untuk mendaftarkan diri.
Menanggapi hal ini, salah satu alumni HMI Cabang Gowa Raya, Syamsul Bahri sangat prihatin terkait diwajibkannya kandidat untuk membayar biaya pendaftaran.
“Sungguh sangat disayangkan, HMI yang notabene sebagai organisasi menjunjung tinggi intelektualitas kini seakan menjadi organisasi profit yang mengharuskan kandidat ketua umum untuk membayar biaya pendaftaran,” ujar Syamsul Bahri yang juga mantan Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Sebagai alumni HMI, ia pun berharap agar poin persyaratan tersebut dihapuskan untuk menjaga marwah HMI sebagai organisasi perkaderan.
Menurut Syamsul Bahri yang juga mantan Pengurus HMI Cabang Gowa Raya ini, dengan adanya persyaratan tersebut HMI seolah sudah melenceng dari khitah perjuangannya.
“HMI yang memiliki Nilai Dasar Perjuangan (NDP) tentunya dalam proses Pemilihan Ketua Umum tentunya harus melihat dari kualitas kader, bukan justru diwajibkan untuk membayar sejumlah uang agar bisa menjadi calon,” katanya.(*)
