IDEAtimes.id, MAKASSAR – Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II KNPI Makassar menuai kontroversi. Pasalnya, penetapan itu dianggap tidak objektif.
Diketahui, Plt Ketua DPD KNPI Makassar ditetapkan melalui rapat pleno KNPI Sulsel versi Nurkanita Kahfi beberapa hari lalu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD KNPI Makassar Komisi Otoda dan Kesbang, Muh. Ismail Idrus turut angkat bicara.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut tidak objektif memahami situasi dan kondisi kota Makassar secara luas beberapa bulan terakhir ini.
“Kebijakan kontroversial yang dilakukan DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan versi Nurkanita Kahfi tidak memiliki standar objektifitas,” katanya.
Ismail menilai, KNPI Makassar yang merupakan tempat berhimpunnya Organisasi Kepemudaan (OKP) tidak terlepas dari bagian instrumen penting kebijakan pemerintah daerah setempat.
Menurut beliau, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipahami secara seksama dan rasional.
Pertama, situasi politik dan transisi kepemimpinan, baik pra maupun pasca Pilkada Makassar yang mengharuskan DPD KNPI Makassar menyesuaikan kondisi dan ikut andil dalam penyelenggaraan Pilkada Makassar agar berjalan lancar dan damai.
“Keterlibatan tersebut, tentu cukup menguras banyak waktu dan tenaga dan fokus mengawal pilkada Makassar agar dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.
Kedua, kata Ismail, kebijakan pemerintah daerah yang membatasi kegiatan banyak orang dikarenakan masa pandemi covid-19, yang mengharuskan DPD KNPI Makassar menunda pelaksanaan Musyda Makassar.
“Tentunya, hal ini akan berbenturan dengan izin segala macam,” tutur dia.
Dua faktor inilah menurut Ismail yang mestinya dipahami oleh DPD I knpi Sulsel versi Nurkanita tanpa grasa-grusu memutuskan soal Plt Ketua DPD KNPI Makassar karena secara tidak langsung terkesan politis.
Seolah olah ada motif lain yang diinginkan diluar dari kepentingan organisasi, mengingat saat ini KNPI provinsi Sulsel terjadi dualisme kepemimpinan
“Wajar-wajar saja jika saya berasumsi demikian, karena saya bukan orang baru mengikuti musda KNPI Makassar. Irisan kepentingan pasti ada, apalagi konteksnya saat ini KNPI sulsel mengalami dualisme,” ujarnya.
“Kami tahu dan paham, bahwa ada aturan organisasi yg terkait pra dan proses pelaksanaan Musda, tapi objektif juga menyikapi kondisinya. Jangan main plt saja,” ungkapnya.
Pada rapat pengurus harian yang dilaksanakan pada Minggu (7/2/2021) kemarin, secara tegas DPD II KNPI Makassar menolak dan tidak menerima kebijakan kontroversial yang telah dilakukan DPD I knpi provinsi Sulsel versi Nurkanita karena dianggap terkesan politis dan tidak objektif.
Bahkan melalui forum tersebut, Ismail memastikan bahwa okp-okp yang berhimpun di KNPI Makassar tetap solid dan tidak mudah untuk dipecah belah.
“Jangan seret-seret KNPI Makassar beserta OKP – OKP nya masuk dalam pusaran dualisme. Kami semua tetap solid dan mengakui Crishtoper Aviary (ryo) sebagai ketua DPD KNPI Makassar hingga musda digelar. Cukuplah yang lain dualisme, tapi tidak untuk KNPI Makassar,” tambahnya.(*)
