IDEAtimes.id, JAKARTA – Wacana pelaksanaan pilkada serentak digelar 2022-2023 atau bersamaan Pemilu 2024 terus bergulir.
Hingga saat ini, belum ada keputusan dari komisi II DPR setelah sepakat menunda pembahasan.
Pada dasarnya, apapun keputusannya KPU mengaku akan mengikuti sesuai undang-undang yang telah ditetapkan.
Namun, KPU meminta agar tidak memberi beban kepada KPPS untuk bekerja saat proses Pilkada dan Pemilu berlangsung.
“Tentu kami sebagai penyelenggara tidak akan diskusi soal ini, KPU sebagai pelaksana UU, UU bagaimana pun harus siap untuk melaksanakan,” kata Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra, Jumat (12/2/2021), mengutip detik.com.
Ilham menilai, harus ada pemisahan saat penyelenggaraan Pemilu mengingat beban KPPS akan semakin berat jika Pilkada, Pilpres dan Pemilu legislatif digelar serentak.
“Perlu pemisahan penyelenggaraan pemilu, tapi tentu kita serahkan sekali lagi ke pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang. Karena kalau nanti misalnya saja tetap diselenggarakan sama di tahun 2024 ya tentu kami sebagai penyelenggara akan tetap melaksanakan, tetapi beban kerja KPPS ini juga perlu diperhatikan,” ujar Ilham.
“Perlu dipisahkan antara Pilpres, DPRD, DPD dengan Pilkada, juga pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, tetapi sekali lagi kami tetap menyelenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.
Lebih lanjut Ilham, distribusi logistik ke daerah-daerah adalah salah satu hal yang paling perlu diperhatikan khusus jika semuanya digelar serentak.
Karena, letak geografis dan iklim wilayah Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap distribusi logistik.
Selanjutnya tantangan lainnya adalah penyebaran hoax pada tiap pemilu.
Misalnya pada saat Pilpres 2019 di mana ada hoax 7 kontainer kotak suara tercoblos, KPU langsung melapor ke polisi.
“Misalkan ada hoax soal surat suara datang dari China di Tanjung Priok. Kami sudah datangi langsung kemudian Kami juga sudah membuat laporan terkait informasi tersebut juga terkait dengan Situng yang dikatakan memenangkan salah satu paslon. Itu juga tidak terbukti dan sudah kami laporkan dan sudah dieksekusi,” kata Ilham.
“Nah tentu ini perlu ada pengaturan khusus atau bahkan hingga perlu ditertibkan bagi media-media online yang nanti mempengaruhi image masyarakat terhadap penyelenggara maupun para calon,” sambungnya.(*)
