IDEAtimes.id, SINJAI – Ketua Umum Front Pemuda Mahasiswa (FPM) Sinjai Tengah, Muh Zulfikar angkat bicara soal kualitas beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sinjai.
Pasalnya, beras BPNT yang disalurkan melalui suplier dinilai tidak berkualitas atau bukan premium karena berwarna kuning.
Hal tersebut diketahui setelah salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beberapa hari yang lalu di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, mengeluh terkait kualitas beras BPNT yang diterimanya.
Meski demikian, Bung Fikar, sapaan akrabnya, meminta pihak-pihak terkait yang telah ditugaskan agar melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat terkait kualitas beras dari pemasok/suplier sebelum disalurkan.
Ia menilai, kasus tersebut bisa menjadi petunjuk awal untuk membongkar potensi penyimpangan serupa di sejumlah wilayah lain.
“Selain itu dari sisi teknis, pola dan tata kelola distribusi bantuan juga perlu diawasi secara cermat supaya kejadian serupa tidak berulang,” katanya, Rabu (24/2/2021).
Fikar menjelaskan kondisi ini juga terjadi akibat pihak pemasok/siplier beras BPNT diduga tidak cukup mampu mengakomodir kebutuhan beras KPM.
Sehingga ia mengusulkan untuk melakukan penambahan suplaier beras yang berkualifikasi baik demi tercapainya prinsip 6T yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi.
Tak bisa dipungkiri, suplier beras BPNT Sinjai hari ini saya anggap belum cukup mampu mengakomodir kebutuhan beras KPM.
Apalagi setelah ada penambahan jumlah KPM. Jika dipaksakan terus begini, bisa dipastikan penyaluran bulan depan terdapat lagi kejadian yang sama.
“Saya sarankan kepada Tikor Bansos Pangan dan Dinsos Sinjai agar sebaiknya menformulasikan ulang untuk melakukan penambahan pemasok beras saja,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mendesak pihak Tim Kordinasi (Tikor) Bansos Pangan dan Dinsos Sinjai untuk segera mengevaluasi para pemasok/suplier Beras BPNT. Sebab, menurutnya temuan tersebut menjadi preseden buruk bagi kinerja maupun reputasi Kemensos.
“Jangan sampai publik menilai Tikor dan Dinsos tekesan melakukan pembiaran dan acuh merespon persoalan itu. Segera evaluasi semua kejanggalan-kejanggalan yang ada,” tegasnya.(**)
