IDEAtimes.id, MAKASSAR – Kisruh Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko hingga saat ini masih terus berlanjut.
AHY yang tidak menerima adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang beberapa waktu lalu mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham.
Kedatangan AHY dan pengurusnya tersebut guna memastikan jika pemerintah masih menetapkan Partai Demokrat dibawah kepemimpinannya sebagai parpol yang sah.
Menanggapi kisruh tersebut, Pengamat Ekonomi dan Politik Samsul Alam menilai jika apa yang dilakukan oleh Moeldoko adalah inkonstitusional dan tak berdasar.
“Semua orang tahu bahkan kubu Pak Moeldoko pun tahu bahwa KLB di Deli Serdang yang ia lakukan adalah inkonstitusional karena tidak ada satu syarat pun yang terpenuhi atas terselenggaranya KLB itu.” ungkap Direktur SErasi ini, Selasa, (9/3/2021).
“Artinya kubu pak Moeldoko mengabaikan semua syarat-syarat sahnya untuk menyelenggarakan KLB, kubu pak Moeldoko berprinsip yang penting bisa terselenggarakan dan setelah itu akan mengajukan pengesahan kepengurusan hasil KLB Sumut itu.” paparnya.
Sehingga, kata Samsul, ia menganggap celah tersebut yang menjadi alasan Moeldoko Cs melaksanakan KLB.
“Jika kemenkumham mengesahkan kepengurusan hasil KLB Sumut yang menetapkan Pak Moeldoko sebagai ketua umum maka secara hukum kubu Moeldoko yang sah mengatasnamakan partai Demokrat.” lanjutnya.
“Tapi tentu saja kubu AHY akan mengambil langkah-langkah hukum melawan keputusan kemenkumham tersebut.” terangnya.
Tapi, lanjut Samsul, jika kemenkumham objektif, imparsial dan jujur melihat KLB tersebut, maka semestinya kemenkumham mengabaikan usulan pengesahan yang diajukan oleh kubu Moeldoko.
“Tidak perlu debat panjang tentang sah tidaknya KLB tersebut, seperti yang saya katakan diawal bahwa KLB itu inkonstitusional karena bertentangan dengan AD/ART partai Demokrat.” Kata dia.
Kata Samsul, AHY mestinya belajar dari konflik-konflik internal partai politik yang pernah terjadi di Indonesia.
“Sebelumnya seperti partai Golkar yang mengalami dualisme karena munculnya kubu Agung Laksono menggelar KLB di Ancol tidak lama setelah munas di Bali yang menetapkan Aburizal Bakri sebagai Ketua umum yang kemudian kedua kubu Islah dan menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum.” bebernya lagi.
Mencermati perkembangan pasca KLB, ia menuturkan posisi Istana hari ini sangat menentukan nasib Moeldoko dan AHY.
” Dan saya melihat istana akan mencermati secara hati-hati perkembangan politik kedepan, yang krusial bagi Moeldoko adalah ketika AHY mampu memantik solidaritas sesama parpol parlemen minus PDIP untuk menyatakan sikap politik bahwa AHY adalah ketum Partai Demokrat yang sah.” tuturnya.
“Jika itu yang terjadi maka istana akan berhitung ulang untuk mengesahkan kepengurusan kubu Moeldoko, tapi jika sebaliknya AHY tidak mendapat dukungan politik dari parpol-parpol yang lainnya maka peluang Moeldoko merebut Partai Demokrat terbuka lebar, meskipun konfliknya akan berlanjut ke pengadilan, karena kubu AHY pasti akan mengambil langkah-langkah hukum tersebut, ditengah kefakiran etika dan moralitas politik yang tengah melanda semesta politik dan hukum kita, semua kemungkinan bisa terjadi.” tutup dia.
(Iksan/Qadri)
