IDEAtimes.id, OPINI – Sumberdaya alam baik di laut, udara, dan darat sering dipahami sebagai masalah teknis. Impfikasinya adalah bahwa solusi-solusi yang diberikan pun bersifat teknis. Ketika terjadi pencemaran sungai akibat proses produksi oleh industri pertambangan. Maka yang dicari adalah solusi teknis dengan menemukan teknologi yang lebih ramah lingkungan.
Begitu pula untuk kegiatan konservasi. Ketika stok ikan menurun, dan terumbu karang sudah rusak maka yang dikembangkan adalah solusi teknis bagaimana merehabilitasi terumbu karang serta menjaga terumbu karang yang masih baik melalui pengembangan daerah perlindungan laut (marine protected area).
Berbagai kawasan konservasi: kemudian dikembangkan. baik berupa taman nasional. taman wisata alam maupun suaka alam, termasuk hutan organik dicontohkan di mega mendung kabupaten Bogor, bahkan Perda Oleh Pemerintah Kota Bogor melarang bagi pemilik alfamidi, alfa mart untuk menyediakan kantongan plastik untuk orang/masyarakat (komsumen) untuk menggunakan kantongan plastik untuk masyarakat yang belanja untuk dibawah pulang sebagai tempat apa yang masyarakat belanja, kalau aturan (perda) itu tidak diindahkan (tidak dipatuhi) oleh pihak perusahaan Alfa mart dan sejenisnya maka Pemerintah Kota Bogor Mencabut Surat Izin usaha Perusahaan Tersebut (Alfa midi, Alfa Mart Dll ).
Pihak Perusahaan harus menyediakan kantongan Ramah lingkungan yang terbuat dari bahan kain yang bisa hancur pada saat sudah tidak terpakai lagi/dibuang pada tempat yang sudah ditentukan, Apakah solusi-solusi teknis tersebut salah? Tentu jawabannya tidak.
Namun, selama masalah sumberdaya dipahami sebagai masalah teknis. maka solusinya pun selamanya bersifat teknis. Tentu saja solusi teknis tidak salah dan bahkan sangat dibutuhkan.
Namun pertanyaannya adalah apakah solusi teknis atas persoalan sumberdaya alam akan selalu efektif dan tidak membawa masalah baru? Apakah ketika pemerintah memberikan solusi dengan mengembangkan taman nasional laut maka masalah sumberdaya laut bisa selesai begitu saja dan tidak menimbulkan masalah baru bagi nelayan? Bagai~mana aturan-aturan di taman nasional dibuat? Siapa yang terlibat dalam pembuatan pengesahan dan penegakan aturan-aturan tersebut? Sejauh mana akses nelayan dan masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyusunan aturan-aturan pengelolaan kawasan konservasi? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh adanya aturan-aturan tersebut? begitu pula untuk kasus pasir laut.
Ketika, isu kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut muncul pada awal tahun 2002. siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Apakah keuntungan yang dinikmati pengusaha pasir laut dan pemerintah merupakan trade off dengan marjinalisasi nelayan? Apakah juga pernah terpikirkan bahwa kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut adalah akibat ketidaksetaraan relasi kuasa antara nelayan, pengusaha pasir dan negara.
Contoh di atas menggambarkan bahwa ternyata persoalan sumberdaya alam tidak semata persoalan teknis. Ternyata ada masalah-masalah sosial-politik berkaitan dengan akses pemanfaatan dan kontrol atas sumberdaya alam. Terbatasnya akses masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan maupun mengelola sumberdaya hutan.
Telah menyebabkan mereka marjinal, tidak saja karena tidak bisa menikmati keuntungan ekonomis. tetapi juga sebagai korban utama apabila terjadi degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan oleh pihak luar (baca: swasta) yang telah mendapat ijin dari negara.
Persoalan sumberdaya alam sebagai persoalan sosial-politik itulah yang menjadi fokus dari pendekatan ekologi politik (political ecology). Ekologi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan.
Ada asumsi pokok dalam ekologi politik bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral. melainkan merupakan suatu bentuk politized environment dimana banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentigan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global (Brjant 2001).
Tujuan dari ekologi politik tidaklah semata sebagai penjelas atas fenomena perubahan lingkungan. tetapi juga merupakan pijakan penting dalam formulasi kebijakan pengelolan Iingkungan. Oleh karena itu ekologi politik dapat menjadi pendekatan baru dalam memahami isu-isu maupun dalam formulasi kebijakan kelautan dan perikanan.
Ekologi politik mulai berkembang sejak akhir dekade 1970an dan awal 1980an. Namun demikian istilah ekologi politik sendiri pertama kali dicetuskan oleh Russet (1967). Eric Wolf (1972). Miller (1978). Cockburn dan Ridgeway (1970). Bukan berarti sebelum itu belum ada kajian terhadap kaitan antara politik dan ekologi.
Pada tahun 1960an kajian ekologi sudah mulai memasukkan aspek poiitik, khususnya yang tcrkait dengan tumbuhnya minat terhadap pengaruh manusia terhadap lingkungan bio fisik, Istilah ekologi sendiri sebenamya merupakan konsep yang menggambarkan hubunganantara mananusia dengan Iingkungannya.
Sebagai bidang i1mu pengetahuan, ekologi bertujuan untuk memberikan iiustrasi hubungan antara manusia dengan spesies lainnya. Perubahan lingkungan Juga lalu dilihat sebagai hasil hubunganantara manusia dan spesies lainnya (Forsyth 2003).
Selanjutnya pengembangan ekologi tergantung pada pendekatan baru yang menekankan agenda politik yang mempertanyakan rusaknya perilaku manusia. sehingga mengkaji ekologi akan inheren bersifat politis (Fqrsyth 2003: 5). Forsyth (2003) juga menjelaskan bahwa, Ekologi politik merupakan kelanjutan dari kajian ekologi budaya (cultural ecology).
Ini bisa dilihat dari kajian-kajian cutural ecolgy tahun 1960an. Ini didasarkan pada kutipan terhadap karya Netting (1993). yang mengatakan bahwa cultural ecology memfokuskan diri pada”particular circumstances of geography demography technology, and history that result in a splendid variety of cultural values religion. kinship systems, and political structures in local environmental strategies “.
Bedanya dengan ekologi politik? Secara umum, ekologi politik memfokuskan diri pada penjelasan politik terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan, sementara ekologi budaya lebih fokus pada fenomena yang lebih lokal dan pada pengelolaan lahan yang dikondisikan secara budaya (Forsyth 2003). Memang pada akhirnya ekologi politik merupakan perhatian dari berbagai disiplin ilmu.
Pada awalnya ekologi politik bersumber dari antropologi kemudian melebar ke ekonomi politik. Geografi, dan ilmu politik. yang pada perkembangannya antar disiplin ilmu itu sendiri juga memiliki pandangan yang berbeda terhadap istilah ekologi politik.
Orang geografi menganggap bahwa ekologi politik berakar di bidang political geography. Sementara bidang ilmu politik juga menganggap bahwa ekologi politik berakar dari ilmu politik. Banyak sekali definisi dan penjelasan tentang ekologi politik ini. Dilihat dari struktur frasenya. Ekologi politik mengkombinasikan perhatian pada? ekologi dan ekonomi-politik secara luas. yang mencakup dialektika antara masyarakat dengan sumberdaya. dan juga dialektika dalam kelas dan grup dalam masyarakat itu sendiri (Blaikie dan Brookfield dalam Forsyth 2003).
Satu konsep definisi yang diterima banyak ahli adalah bahwa ekologi politik merupakan “the social and political conditions surrounding the ca’uses, experiences. and management of environmental problem” (Forsyth 2003). Namun demikian. sebenarnya ada beberapa pendekatan dalam menjelaskan pengertian ekologi politik sebagaimana ditulis Forsyth (2003):
a) Environmental problems as the phenomenological interaction of biophysical process. human needs, and wider political system.
b) Both a set of theoretical propositinns and ideas on the one hand and on the other a social movement referred to as the ecology movement.
c) The interactive interdependence among sphere: the individual the community the natural world and the national society.
d) A more specific analysis of Marxist debates about materialism, justice and nature in capitalist societies. with the view to achieving a fairer distribution, of rights and resources.
e) Inquiry into the political forces conditions, and ramifications of environmental cange; location specific aspects of ecological change: and the effects of environmental change on sacio-economic and political relationship.
f) A debate focuses on interactions between the state. non-state actors and the physical environment, whereas -environmental politics” as a debate concemsihe role of the state generally.
Berbagai pendekatan tersebut merupakan representasi dari bidang kajian yang berbeda~beda. Ekologi politik memiliki kaitan erat dengan bidang-bidang lainnya sepetti ‘cultural ecology. human ecology. ecological ‘ anthropology, ecological economics. radical development geography and env!ronmental history. Apa bedanya political’ ecology. cultural ecology, cultural materialism. social ecology. dan environmental politics? Ekologi politik memfokuskan diri lebih pada penjelasan politik.
Dari degradasi dan perubahan lingkungan. sementara ekologi budaya lebih fokus pada praktek-praktek pengelolaan sumberdaya yang dibangun secara budaya dan lokal. Sementara itu materialisme budaya (cultural-materialism) berkembang sebagai respon terhadap ekologi budaya.
Elemen dasar dalam materialisme budaya adalah lingkungan. masyarakat budaya dan adaptasi, Ada tiga aspek dalam pola adaptasi sosial budaya, yaitu pola-pola ekologi, struktur sosial, dan ideologi. Pola-pola ekologi merupakan cara bagaimana orang memenuhi kebutuhan materialnya di dalam lingkungannya.
Oleh : MUDZAKKAR NB
STAF PENGAJAR : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO
