IDEAtimes.id, NUNUKAN – Berdasarkan PP Nomor 13 2019 Indikator Makro Daerah terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Gini Ratio.
Sejak pandemi Covid 19 indikor tersebut mengalami penurunan terutama perekonomian masyarakat, akibatnya terjadi peningkatan kemiskinan , Pengangguran terbuka, pertumbuhan PDRB, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan.
Bupati Kabupaten Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid SE MM, menyampaikan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahanu Anggaran 2020 di ruang Peripurna Kantor DPRD Nunukan
Pada 2020 Capaian Kinerja Seluruh OPD di Kabupaten Nunukan secara rinci baik dalam hal kinerja fisik maupun Indikator kinerja Utama (IKU) hal ini termatub dalam gambaran Dokumen LKPJ Bupati Nunukan Tahun 2020.
“ Sebanyak 30 OPD dan 21 Kecamatan, 7 OPD melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, 11 OPD melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar, 4 OPD melaksanakan urusan pilihan dan 20 perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan fungsi pennjang termasuk pemerintah kecamatan,” kata Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, SE, MM, Rabu (31/3) menyampaikan Indikator Kinerja dalam LKPJ Bupati Nunukan tahun Anggaran 2020 di ruang Paripurna Kantor DPRD Nunukan.
Selain menyelenggarakan urusan kewenangan daerah, pada 2020 pemerintah daerah tidak melaksanakan atau menyelenggarakan tugas pembantuan, baik yang diserahkan maupun yang diterima pemerintah.
Meski demikian, kata Laura, Pemerintah Daerah berhasil meraih 18 prestasi dan penghargaan nasional dalam beragam urusan pemerintahan, yakni ; memperoleh opini WTP atas laporan keuangan daerah, lima kali berturut turut dari tahun 2016-2020, perolehan Swasti Saba Wistara Emas yaitu, penghargaan tertinggi kabupaten sehat untuk tingkat nasional.
Kemudian memperoleh pencapaian level sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) level 3 Full, dan Pencapaian Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK-APIP) pada level 3 Full, serta sejumlah prestasi kompetisi olahraga dan kesehatan, baik ditingkat provinsi maupun Nasional.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif pemerintah kabupaten nunukan dengan dukungan yang kuat dari DPRD Nunukan dan Provinsi Kaltara, Pemerintah Kecamatan, Desa Dunia Usaha Akademisi dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Nununkan,” lanjut Laura.
Adanya Penghargaan tersebut bukan berarti penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan berjalan tanpa kendala, namun juga beberapa program kegiatan daerah tidak terealisasi karena terbatasnya kemampuan APBD Nunukan, Kondisi Geografis Lokusa Kegiatan dan adanya Pandemik Covid 19.
