IDEAtimes.id, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar mendorong pemerintah kota mempercepat proses tender jelang triwulan kedua.
Pasalnya, sejauh ini baru ada empat paket yang tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.
Hal itu dianggap masih minim.
Antara lain, proyek Jasa konsultasi pengawasan kantor Kejari Makassar Rp1 miliar, dan pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar Rp3,7 miliar.
Lalu ada proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar senilai Rp36,6 miliar, pembangunan Kantor Lurah Pandang Rp1,8 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara mengatakan sudah mendorong pemerintah kota mempercepat proses tender.
“Jangan nanti di akhir tahun baru menumpuk ini anggaran baru mau di lelang. Alhasil, kualitas pengerjaannya tidak sesuai standar,” tegas Abdi, kemarin.
Menurutnya, tak ada alasan SKPD untuk lambat menyetor dokumen tender proyek.
Sebab, pemerintah kota telah memiliki program dan perencanaan yang sekaitan dengan refokusing anggaran.
Sehingga, kata Abdi, proyek yang tidak disentuh refokusing anggaran sebaiknya ditender lebih awal. Jangan lagi ditunda agar tdak ada lagi gagal tender.
“Anggaran yang tidak kena refokusing sebaiknya bisa berjalan. Sudah mulai dilakukan tender-tender,” ungkap dia.
Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli menyayangkan adanya keterlambatan proses tender.
Ia menilai, kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi status kepala SKPD yang masih pelaksana tugas atau Plt.
“Ini juga berpengaruh di dinas karena banyak kepala dinas yang Plt. Jadi sepertinya mereka takut untuk mendaftarkan tendernya di LPSE,” kata Acil, sapaan akrabnya.
Menurutnya, seharusnya SKPD bisa mempercepat proses tender. Salah satunya dengan merampungkan dokumen proyek.
“OPD yang mempunyai tender proyek harus segera melapor ke ULP biar tendernya bisa dilelang,” ucap dia.(*)
