IDEAtimes.id, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar banyak menerima keluhan masyarakat terkait pendataan bansos. Pendataan yang tidak transparan membuat warga yang ekonominya rendah harus tidak menerima.
Salah satunya yang ditemui Anggota Komisi DPRD Makassar, Kartini di Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso.
“Masyarakat mengeluh lantaran tidak lagi terdata sebagai penerima bantuan padahal masih termasuk keluarga pra sejahtera. Begitu pula dengan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia yang disetop. Padahal masih ada anak dan cucu yang dianggap masih berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah,” kata dia.
Padahal, kata legislator Perindo itu, ada banyak bantuan dari Dinas Sosial untuk disalurkan pada masyarakat. Selain itu bantuan tersebut perlu pengawalan dewan agar penyalurannya tepat sasaran.
“Saya selaku anggota Komisi D DPRD Makassar akan mengawal keluhan-keluhan warga terkait bantuan sosial ini, dan itu nanti akan saya sampaikan langsung ke OPD terkait dalam hal ini Dinas Sosial,” kata Kartini.
Kartini mengakui tidak punya kewenangan perihal bansos yang bersumber dari Kementrian Sosial.
Sebab, validasi data penerima bantuan langsung dilakuman oleh pemerintah pusat yang diajukan melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK).
Namun sebagai wakil rakyat, ia memiliki kewajiban untuk mengawasi sistem pendataan yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).
Diharapkan masyarakat yang menerima bantuan betul-betul berasal dari keluarga pra sejahtera.
“Jadi memang pendataan penerima bantuan sosial selalu dikeluhkan masyarakat. Makanya setiap monev, kita sampaikan ke Dinas Sosial terkait keluhan-keluhan itu,” ungkap dia.
Diketahui, Kementrian Sosial (Kemensos) mulai mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia.
Khusus di Kota Makassar, ada 31 ribu yang mendapat bantuan tersebut.(**)
