IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pemerintah kabupaten Bulukumba mendapat sorotan dari salah satu Non-Governmental Organization atau NGO Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (LT KPSKN PIN RI).
Mereka menganggap bahwa Pemkab Bulukumba yang saat ini di nahkodai Andi Muchtar Ali Yusuf, lebih sibuk dengan urusan pengedalian banjir, tanpa memperhatikan kegiatan lain yang bersentuhan dengan masyarakat miskin.
DR M. Takdir Kasau, SH,.MH,CIL ketua LT KPSKN PIN RI menilai bahwa Andi Utta sebutan lain dari bupati Bulukumba ini, tidak cakap dalam mengontrol bawahannya.
“Coba lihat bantuan sosial buat masýarakat miskin yang bersumber dana penanggulangan COVID-19 dalam bentuk paket sembako seperti, Beras dan buah yang diterima masyarakat miskin dalam keadaan busuk.” ungkap Takdir, Rabu, (19/5/2021)
Kata Takdir, Tim Investigasi mereka telah menemukan langsung bentuk bantuan Sembako tersebut di Kecamatan Bulukumpa dan Kajang.
“Seperti inikan tidak layak, ditengah masa pandemi yang tiada ujungnya. Masyarakat dihadapkan persoalan ekonomi sulit, datang bantuan berupa Sembako malah barang busuk,” cetus Takdir.
“Ini sangat tidak layak dimakan oleh masyarakat miskin. Lembaga kami mengambil sampel beras bantuan tersebut dan Kami cek harga beras yang diterima masyarakat miskin, jenis beras ini per-liternya Rp4.000, nanti kami bersurat ke pihak penegak hukum untuk menindak lanjuti laporan masyarakat seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun tentang KKN.” tegasnya.
Lanjutnya, jenis bantuan beras dan buah Apel juga disebut tidak layak komsums. Sehingga tim investigasi dari pihak mereka, katanya, datang langsung kesalah satu suplayer beras dan buah apel tersebut.
“Saat kami dikonfirmasi yang bersangkutan dengan entengnya mengatakan. Kalau tidak diterima biar diganti.” Inikan aneh juga.” jelas dia.
Saat ini, jelas Takdir, bantuan sosial beras dan buah apel sudah disalurkan, ke seluruh wilayah kecamatan dan pelosok di kabupaten Bulukumba.
Diketahui bantuan sosial ini sudah berlangsung sejak Juni 2020 lalu. Dan hal ini terulang lagi di masa pemerintahan Muchtar Ali Yusuf. (*)
