IDEAtimes.id, TORAJA – Senior Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja Aldof Ch Pake angkat bicara soal reaksi kader penolakan pelaksanaan musda ke partai Golkar Tana Toraja digelar di Kota Makassar, Sulawesi-Selatan.
Aldof menilai langkah kader melakukan penolakan merupakan bentuk kecintaan kader terhadap partai Golkar, yang selama ini Tana Toraja menjadi lumbung suara partai Golkar, sehingga langkah DPD I memindahkan musda ke Kota Makassar sebuah langkah yang mencederai hati nurani rakyat Tana Toraja khususnya Kader partai Tana Toraja.
“Ini sudah jelas pengkhianatan terhadap kader, mengapa musda harus digelar di Makassar, apakah Toraja Tidak representatif sebagai daerah yang dapat menggelar hajatan musda?, atau ada intrik politik yang dilakukan oknum yang akan memecah bela kader, sementara daerah lain kok musdanya bisa di gelar di daerah mereka masing-masing, ini ada apa?,” Tanya Aldof, Jumat, (27/8/2021).
Dia juga menyebut jika proses musda Partai Golkar Tana Toraja yang dilakukan selama ini cacat prosedural, sebab beberapa pemilik suara pada pada Musda adalah orang-orang yang di PLT kan termasuk seluruh Pincam,yang menurutnya bertentangan dengan pasal 151 PO NO 02 tahun 2020.
Selain itu dia meyakini jika orang-orang yang ditunjuk sebagai Plt pimpinan kecamatan yang sebagian besar adalah orang yang tidak memiliki NPAPG, dimana NPAPG adalah syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pengurus apa lagi Plt.
Olehnya itu dia meminta kepada ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, untuk segera mengambil sikap tegas penyelamatan partai atas tindakan dugaan pelanggaran organisasi yang dilakukan DPD I Golkar Sulsel.
“Kita harap ketua umum atau DPP segera mengambil bersikap, jangan sampai ini dibiarkan, jelas akan mengganggu agenda politik partai golkar kedepannya, termasuk mengawal apa yang telah menjadi keputusan partai Golkar untuk pemilu dan pilpres 2024 mendatang,” Tegasnya
Selain itu dia juga meminta kepada DPD I dan DPP Golkar, agar kiranya musda Partai Golkar Tana Toraja dikembalikan ke Bumi Lakipadada, serta mengembalikan seluruh hak-hak kader yang di copot, khususnya mereka pincam-pincam Partai Golkar yang diberhentikan oleh DPD I.
Bila mana DPD I tetap memaksakan proses pelaksanaan musda digelar, di Kota Makassar, sebagai kader senior Partai Golkar tidak bisa menjamin apakah Tana Toraja akan kembali menjadi lumbung suara Partai Golkar atau tidak lagi.
“Kami meminta DPP tidak tinggal diam, kami mau DPP bersikap sebab ini soal kebesaran partai Golkar, dan jangan salahkan kader jika mana mereka memilih hengkang dari golkar karena merasa tidak nyaman dengan kebijakan yang diambil DPD I Selama ini,” Tegasnya.(**)
