IDEAtimes.id, MAKASSAR – Sebanyak 16 dari total 24 DPC menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah alias Ulla, pada arena musyawarah daerah (musda) di Kota Makassar, Rabu (22/12/2021).
Mayoritas DPC sepakat menolak LPj karena menganggap Ulla gagal dalam memimpin partai berlambang mercy.
Politikus senior Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), yang juga Calon Ketua DPD Demokrat Sulsel, menyampaikan penolakan LPj dari mayoritas DPC di luar ranahnya selaku kandidat ketua.
Hal tersebut merupakan realitas dan dinamika partai yang harus dihargai. Penolakan LPj harus direspons oleh pihak terkait, dalam hal ini Ulla.
Menurut IAS, pihaknya tidak punya kewenangan atau kuasa untuk menahan sekitar 70 persen DPC agar tidak menolak LPj Ulla.
Toh, sikap 16 DPC itu merupakan akumulasi kekecewaan pengurus di daerah, apalagi yang dievaluasi bukan cuma kepengurusan lima tahun, melainkan tujuh tahun atau satu periode kepengurusan lebih.
Semuanya itu harus dihargai lantaran mereka pun menginginkan yang terbaik agar Demokrat Sulsel kembali berjaya, apalagi menghadapi Pemilu 2024.
“Itulah realitas dan dinamika partai dan harus dihargai, apalagi yang dievaluasi oleh DPC adalah kepemimpinan selama tujuh tahun atau lebih dari satu periode. Itu di luar ranah saya selaku calon karena DPC kan pemilik suara dan penolakan itu adalah perseteruan Ulla dengan orang-orang yang dipimpinnya. Olehnya itu, pihak terkait lah atau pihak yang ditolak LPj-nya yang harus menjawab,” ungkap dia, Rabu (22/12/2021).
Lebih jauh, IAS mengungkapkan dukungan dari 16 DPC kepadanya merupakan kebanggaan. Ia memahami pemberian dukungan itu juga diiringi harapan untuk mengembalikan kejayaan Demokrat Sulsel, apalagi menghadapi Pemilu 2024.
Mereka menginginkan adanya penyegaran serta penguatan konsolidasi dan koordinasi antara DPD dan DPC agar Demokrat Sulsel bisa meraih hasil maksimal.
“Dukungan 16 DPC Demokrat se-Sulsel merupakan kebangaan bagi saya. Mereka ada harapan yang mereka titip karena menganggap saya sanggup mengemban amanah itu. Harapan para ketua DPC itu memang sejalan dengan impian saya untuk mengantar Demokrat Jaya di Sulsel,” jelasnya.
Plt Ketua DPC Demokrat Sinjai, Muhammad Nasyit Umar, sebelumnya mengungkapkan setidaknya empat alasan pihaknya menolak LPj Ulla di Musda Demokrat Sulsel.
Pertama, perolehan hasil Pemilu 2019 dari Demokrat Sulsel di semua tingkatan mengalami penurunan. Capaian tersebut merupakan indikator kegagalan Ulla memimpin Demokrat Sulsel.
“Demokrat Sulsel butuh penyegaran dan kepemimpinan yang progresif. Kenapa kami tolak, ya karena perolehan kursi parlemen semuanya merosot. Perolehan kursi DPR RI dari 3 menjadi 2 kursi. Lalu, perolehan kursi DPRD Provinsi Sulsel dari 11 menjadi 10 kursi dan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Sulsel dari 91 menjadi 78 kursi,” ungkapnya.
Alasan kedua, Nasyit mengeluhkan konsolidasi dan koordinasi partai tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Ulla.
Terdapat beberapa fakta maupun indikator perihal masalah tersebut. Salah satunya yakni sejak awal hingga akhir kepengurusan, Ulla tidak pernah melaksanakan Rakerda DPD Demokrat Sulsel.
Ia melanjutkan perintah DPP agar melaksanakan validasi pengurus DPD tidak dilaksanakan, padahal pengurus DPD Demokrat Sulsel sudah banyak yang tidak aktif.
“Parahnya lagi, DPD Demokrat Sulsel tidak pernah melantik pengurus DPC di semua kabupaten/kota di Sulsel, kecuali DPC Kota Makassar,” ujar dia.
Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverivikasi, baik secara administratif maupun faktual. Termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilakukan.
Nasyit mengimbuhkan alasan ketiga, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel yang kurang baik.
Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.
“Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim,” paparnya.
Alasan terakhir atau keempat, Nasyit menyebut Ulla dinilai gagal menjaga solidaritas internal partai terkait kasus KLB.
Keterlibatan 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut adalah fakta kegagalan komunikasi dalam kepemimpinan Ulla.
“Pembiaran 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut dapat dinilai bahwa saudara Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel pada dasarnya tidak secara total menjaga eksistensi kepemimpinan AHY sebagai Ketum DPP Demokrat yang sah di saat dinamika proses KLB terjadi di Sumut,” pungkasnya. (*)
