IDEAtimes.id, OPINI – Agama sering di anggap hanya sebagai instrument spiritual yang hanya mengurusi soal Ibadah antara pencipta dan ciptaan, sehingga Agama tersempitkan dan di anggap tidak memiliki kontribusi dan hubungan yang jelas terhadap kehidupan manusia khususnya terkait politik. Jika kita lihat realitasnya, Agama tidak hanya mengurusi dan berbicara tentang ibadah saja, melainkan juga tidak bisa lepas dari segala dimensi kehidupan ummat manusia.
Agama dan Politik tentu bukan hal yang baru di telinga dan kepala kita. Hal ini berkaitan dengan sejarah panjang ummat manusia. Dewasa ini, Agama dan Politik masih menjadi pembahasan yang menarik dalam ruang-ruang publik khususnya pada perhelatan Pilkada dan Pemilu.
Agama yang harusnya hadir dengan penuh kedamain dan keadaban, malah di jadikan stempel ataupun senjata dalam hal mempengaruhi, bersosialisasi dan memobilasasi partisipasi publik hanya untuk kepentingan personal ataupun kelompok tertentu yang mengkalaim, bahwa seolah-olah dia atau kelompoknya adalah pemilik kebenaran dan kelompok lain di kambing hitamkan.
Demikian pula, tidak sedikit orang ataupun kelompok dalam perhelatan politik mengumandangkan narasi-narasi keagamaan yang sifatnya sentimen, adu domba, ujaran kebencian dan menanam kefanatikan (politisasi agama), untuk meraih perhatian dan simpatisan publik, yang tentu tujuannya ialah merebut ataupun mempertahankan kekuasaan. lalu melupakan kesadaran moralitas, integritas dan kejujuran.
Tentu hal ini menjadi variabel yang sangat unik dan menarik untuk para kandidat dalam upaya mempengaruhi publik agar apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya dapat tercapai, tanpa mempertimbangkan efek dari variabel yang di gunakan. Politik klaim mengklaim kebenaran (sektarian), bisa menimbulkan perpecahan yang berpotensi pada konflik di tengah-tengah keberagaman masyarakat.
Itulah, politik dan agama lagi-lagi bukan hal yang baru untuk ummat manusia, jika di analogikan ia seperti Jiwa dan Roh satu kesatuan yang tidak bisa di pishakan dan saling membutuhkan satu sama lain. Mengutip Al-Qaradawi seorang cendekiawan muslim mengatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara Islam (Agama) dengan politik sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari pada hakikat Islam itu sendiri. Penolakan dan pemisahan politik dari pada Islam, menurut beliau merupakan satu kejahilan dan miskonsepsi terhadap hakikat Islam.
Sedangkan, Niccolo Machiavelli seorang filsuf modern juga melihat potensi agama sebagai alat dalam mengatur pemerintahan, nilai politis agama yang paling utama adalah dapat membangun dan membentuk sikap manusia menjadi tulus, taat, setia, patuh dan bersatu. Bahkan dia menganggap jika suatu agama tidak dapat berperan dalam dunia politik, merupakan agama yang kosong dan hampa.
Secara etimologi Agama terdiri dari dua kata “a” tidak dan “gama” kacau. Agama berarti sebuah sistem, nilai atau aturan yang menjauhkan manusia dari tindakan kekacaun dan anarkisme. Agama membawa manusia pada tindakan yang baik, damai dan menjaga hubungun manusia dan tuhannya, manusia dan manusia lainya, hingga manusia dan linkungannya, sesuai pada prinsip yang terkandung di dalam ajaranya.
Indonesia yang menganut sistem demokrasi telah menjamin hak-hak setiap warga Negara, termasuk penyampain pendapat politik di ruang-ruang publik dengan ketentuan aturan yang ada. Namun, Pada prinsipnya pemeluk agama dan pelaku politik dalam praktik-praktik politik di ruang publik harus berdasarkan kesadaran moralitas untuk sebuah kebaikan yang di anggap memiliki nilai kebenaran dan memperjuangkan hak kepentingan umum atau orang banyak.
Para pelaku politik tidak boleh menjadikan agama sebagai sebuah stempel kepentingan yang nota bene bukan memperjuangkan kepentingan umum apalagi tujuanya menciptakan konflik, melainkan nilai-nilai ajaran agama harus menjadi pijakan dasar dalam berpolitik agar nilai-nilai kemanusiaan tercapai seutuhnya.
Agama dan Politik hadir untuk kemaslahatan, kemanusiaan dan kedamaian, lalu menegaskan bahwa perbedaan adalah sebuah kenisacayaan, bukan sebuah perpecahan. Dan tidak menganggap bahwa agama adalah hal yang fleksibel sehingga mudah di klaim sana-sini sesuai kepentingan kelompok ataupun pemeluknya.
Muammar Bakry dalam ceramahnya mengatakan, bahwa negara dalam melihat status kewarganegaraan harus sama, tanpa melihat latar belakang apapun itu. Sebab status persamaan kemudian yang memperkuat interaksi suatu bangsa dan negara dalam mencapai kejayaan. Tetapi ketika ada faktor ideologi yang yang sentimen dalam melihat status posisi kewarganegaraan seseorang maka itu yang akan menciptakan ketidakstabilan pada masyarakat, bangsa dan negara.
Agama memang selalu menjadi sajian yang menarik untuk di bahas tapi tidak memiliki ujung pembahasan selain kembali pada tujuannya, yaitu pencipta itu sendiri.
Apa yang lebih menarik jika bukan isu politik identitas apalagi di rupiahkan.
Oleh : Abdul Malik (Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)
Catatan : Tulisan ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh penulis.
