IDEAtimes.id, MAKASSAR – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan menyebut Pemerintah Kabupaten Bulukumba melanggar HAM.
Tudingan ini usai pemkab Bulukumba melakukan penggusuran terhadap masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Merpati Bulukumba.
Dari data yang dihimpun, tercatat 159 jiwa yang terdampak penggusuran namun belum menjadi perhatian khusus pemkab.
Slamet Riadi selaku Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel mengatakan, apa yang dilakukan oleh pemkab Bulukumba tersebut telah melanggar prinsip HAM.
“Seharusnya, Negara dalam hal ini Pemda Bulukumba berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi Manusia tiap warganya.” ungkap Slamet, Rabu, (2/2/2022).
“Utamanya menyangkut soal Hak atas Perumahan dan Hak Mendapatkan Penghidupan yang Layak. Tapi yang terjadi di lapangan tidak demikian. Justru Masyarakat Pantai Merpati digusur dan diabaikan oleh negara sendiri”. ucapnya.
Tidak hanya itu, Slamet juga menjelaskan bahwa penggusuran atas dasar penataan pantai untuk pembangunan pusat kuliner dan ikon Bulukumba tersebut semakin memperjelas wajah pembangunan dan tata kelola pesisir Sulawesi Selatan yang semakin hari semakin tidak berpihak terhadap masyarakat lokal.
“Penataan Pantai Merpati itu sebenarnya untuk siapa, sebab seharusnya penataan tersebut melibatkan masyarakat yang telah lama mendiami Pantai Merpati, bukan dengan menggusur dan menghilangkan pekerjaan mereka yang sangat bergantung pada sumber daya pesisir. Karena, ini sudah jelas merupakan kewajiban negara terhadap warganya sendiri”, tegasnya”.
Terakhir, Slamet pun melihat peristiwa ini sebagai pola yang berulang di kawasan pesisir Sulawesi Selatan dan lagi-lagi masyarakat kecil lah yang menjadi korbannya.
“Olehnya itu, WALHI Sulawesi Selatan mendesak agar Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak lepas tangan atas kejadian ini dan segera menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak bagi masyarakat pesisir Pantai Merpati yang menjadi korban penggusuran”, tutupnya. (*)
