KPU Sebut Masyarakat Makassar Pemilih Yang Rasional

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar kembali menggelar program Kelurahan Peduli, Pemilu dan Pemilihan (KP3), Selasa, (22/3/2022).

KP3 ini sebagai Ikhtiar KPU Makassar menciptakan dan menjaga pemilih cerdas di masyarakat.

Kegiatan yang bekerjasama dengan Kesbangpol Makassar ini telah memasuki angkatan ke-6 dan akan berlanjut ke angkatan ke-14.

Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi dalam pemaparannya mengatakan pihaknya akan berkomitmen untuk menjalankan pemilu sebaik-baiknya.

“Tentu dengan prinsip keadilan serta meminta partisipasi oleh masyarakat agar pemilu yang dicita-citakan bersama bisa menjadi lebih berkualitas.” ujar Faridl.

Sementara itu Endang Sari yang juga Komisioner KPU Makassar memberikan apresisiasi kepada Kesbangpol yang memfasilitasi untuk proses pendidikan ini.

Memaparkan materinya, Endang menjelaskan bahwa pemilih Makassar adalah pemilih yang rasional dan pemilih yang dewasa berdemokrasi.

“Itu dibuktikan dengan suksesnya gelaran pilkada yang telah dilalui di Tahun 2020.” katanya.

Dia mengatakan, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam gelaran pemilu, juga Tokoh masyarakat yang diharap berperan meredam ketegangan saat pemilu.

“Kami berharap para Tokoh masyarakat yang kami hormati membantu kami mengkondusifkan gelaran pemilu, para tokoh-tokoh masyarakat paham betul kondisi masing-masing daerahnya maka dari itu kami berharap para tokoh masyarakat membantu kami di KPU menyukseskan gelaran pemilu.” bebernya.

Endang juga mengatakan di era digital ini, media sosial sangat berpengaruh di kehidupan berpolitik di Indonesia.

“Sehingga, kita harapkan kepada masyarakat betul-betul menyaring informasi lalu meresponnya.” tandasnya.

Disisi lain, Abd. Rahman yang juga komisioner memberi materi terkait tentang bahaya politik uang pada pemilu dan pemilihan.

Dia menjelaskan tentang bagaimana memitigasi atau mencegah politik uang yang saat ini mengancam demokrasi di Indonesiq khususnya kota Makassar.

“Politik uang itu berbahaya karena mengancam rusaknya sistem pemilihan dan merusak demokrasi”. cetus Abd. Rahman.

Lanjutnya, unsur-unsur politik uang, ada penerima, pemberi dan ada berupa barang.

“Dan ketika unsur ini terpenuhi maka oknum tersebut bisa terkena sanksi dan hukuman. Maka dari itu saya ajak masyarakat agar pandai melihat unsur-unsur tersebut agar terhindar dari masalah hukum.” tandasnya. (*)