IDEAtimes.id, MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan bersikap tegas terhadap keberadaan PT Vale Tbk yang masa kontraknya akan habis pada 2025 mendatang.
Pimpinan Komisi D DPRD Sulsel pun “mengusir” dua direktur yang diutus PT Vale Tbk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) terkait perpanjangan kontrak perusahaan asal Brazil itu, Kamis 24 Maret 2022.
Utusan PT Vale diusir karena dinilai bukan pejabat yang bisa menentukan kebijakan di perusahaan asal Brazil yang beroperasi di Luwu Timur, Sulsel itu.
Rapat yang dipimpin ketua komisi D Rahman Pina dan dihadiri sejumlah anggota komisi D DPRD Sulsel di antaranya, Ady Ansar, Ansyari Mangkona, Muhtar Badawing, Syarif Krg Patta, Swardi Haseng, dan Meity Rahmatia tidak bersedia melanjutkan rapat tanpa dihadiri direksi atau penentu kebijakan di PT Vale.
“Yang kami undang itu direksi, bukan staf di bawahnya, kita hanya akan melanjutkan RDP jika yang hadir adalah direksi yang bisa mengambil kebijakan karena ini menyangkut perpanjangan kontrak dan kebjijakan PT Vale terhadap keberpihakan terhadap pengusaha dan masyarakat lokal, makanya kami minta maaf jika utusan PT Vale kita minta untuk meninggalkan ruang rapat,” tegas Rahman Pina di depan utusan PT Vale.
RP, sapaan Rahman Pina pun menegaskan, jika direksi PT Vale harus hadir untuk memberikan penjelasan terkaiot masa depan perusahaan yang telah beroperasi selama 50 tahun itu.
Ia pun membantah anggapan jika lebih gampang masuk syurga daripada menghadirkan direksi PT Vale.
“Direksi PT Vale harus hadir, mereka harus menghargai undangan DPRD, jangankan PT Vale, gubernur saja jika diundang maka harus hadir, apalagi jika ini cuma PT Vale saja, tidak boleh ada negara dalam negara,” kata Rahman Pina.
Untuk itu, DPRD Sulsel akan mengundang lagi sampai tiga kali untuk hadir. Jika dalam 3 kali diundang pihak direksi tidak hadir, Rahman Pina mengancam akan menggunakan hak opsi untuk melibatkan pihak-pihak yang berwajib. (*)
