Tutup Jalan Selama Empat Jam, HMI Makassar Bawa 7 Tuntutan Saat Unras

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa, Rabu, (30/3/2022).

Unras yang berlangsung di jalan A.P Pettarani (Fly Over) dan Kantor DPRD Sulsel itu meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan bahan pokok termasuk minyak goreng.

Selain itu, massa HMI juga menyampaikan penolakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa periode Presiden.

Ketua HMI Cabang Makassar Arsy Jailolo mengatakan, ada tujuh tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.

“Ada tujuh tuntutan yang kami bawah termasuk menstabilkan harga bahan pokok seperti minyak goreng, menolak penundaan pemili serta meminta mencabut syarat BPJS sebagai administrasi masyarakat.” beber Arsy, Rabu, (30/3).

Arsy menegaskan, pemerintah harus jeli dan cekatan melihat kondisi masyarakat hari ini yang masih berada di masa pandemi.

“Harusnya pemerintah bisa melihat kondisi ekonomi masyarakat, jangan lah buat buat kegaduhan seperti ini. Jadi kita harap tuntutan kita bisa didengar.” tandasnya.

Dalam aksi ini, massa aksi juga menutup Jalanan selama kurang lebih 4 jam dan mengakibatkan kemacetan yang panjang.

Adapun pernytaan sikap dan tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang makassar :

1. Menolak keras penundaan pemilihan umum dan juga perpanjangan periodesasi masa jabatn presiden.

2. Mengultimatum Presiden Joko Widodo dalam waktu 2 x 24 jam menyatakan pemiu tetap dilaksanaan sesuai jadwalnya pada keputusan undang-undang.

3. Menilai Presiden dan jajarannya gagal mengelola tata perekonomian bangsa tertama permasalahan BBM dan Minyak Goreng.

4. Menilai Gubernur Sulawesi Selatan dan Walikota Makassar gagal melaksanakan ototomi daerah secara deknstentrasi dan desentralisasi, dengan langkanya BBM jenis Solar, naiknya beberapa harga BBm, dan langkanya minyak goreng dalam peredaran di sulsel dan Makassar.

5. Menuntut Presiden RI, menteri perdagangan, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Walikota Makassar bersikap segera menstabilkan pendistribusian minyak goreng dan menormalkan harganya sedia kala.

6. Mencabut INPRES no. 1 tahun 2022 tentang pelaksanaan lanjutan syarat BPJS menjadi pokok dalam pengurusan administrasi pelayanan publik, karena implikasinya tidak jelas.

7. Meminta pemerintah RI untuk mengkaji ulang pelaksanaan IKN Ibu Kota Negara Baru, karena dinilai banyak memiliki dampak secara social dan kultural yang harus lebih dikaji. (*)