IDEAtimes.id, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina menegaskan jika sikapnya soal penolakan perpanjangan Kontrak PT Vale Indonesia Tbk di Luwu Timur tidak berubah.
Penegasan ini disampaikan setelah beberapa anggota DPRD Sulsel disebut-sebut telah meminta “jatah” ke tambang nikel tersebut.
Kata RP akronimnya, dirinya tidak ingin berpolemik dengan sesama anggota legislatif terlebih soal beda pendapat terkait Vale.
“Saya dihubungi beberapa teman jurnalis. Dia minta saya bicara terkait adanya permintaan anggota DPRD Sulsel ke Vale.” ungkap Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini, Rabu, (6/4/2022).
“Tapi saya katakan, saya tidak ingin berpolemik dengan teman sendiri. Itu urusan mereka, lembaga dprd itu, memang tempatnya bisa berbeda pendapat. Karena datangnya pun berbeda beda, berasal dari partai politik berbeda, daerah pemilihan berbeda, komisi pun berbeda. Tapi lembaga DPRD bukan peminta minta,” katanya.
Politisi Golkar ini menegaskan, dirinya akan fokus kepada kontrak Vale yang akan berakhir pada tahun 2025 agar tidak diperpanjang.
“Silahkan jalan dengan agenda masing masing. Saya ingin fokus pada kontrak karya PT Vale yang berakhir 2025 agar tak diperpanjang. Pengelolaan lingkungan dan dampaknya, serta pentingnya pemberdayaan warga dan pengusaha lokal.” tegasnya.
“Saya juga tak ingin melarang siapapun, untuk bicara terkait Vale. Karena memang harus dibicarakan. Kita bisa sependapat dan juga bisa berbeda pendapat. Ada yang mendukung pengusaha asing, itu juga tak bisa dilarang. Tapi sikap saya tak akan berubah.” ucapnya.
Lanjut Rahman Pina, dirinya akan tetap mendesak pemprov Sulsel dan Pemda Luwu Timur dengan kewenangan yang ada, meskipun kecil, agar kontrak PT Vale tak dilanjutkan.
“Bahkan Hal yang sama akan saya suarakan terus menerus ke pemerintah pusat.” bebernya.
Dijelaskan RP, sudah 53 tahun Vale mengeruk isi perut bumi di Luwu Timur, menjadi perusahaan tambang terbesar di dunia.
“Warga lutim cuma dapat serbuk serbuknya. Cuma dapat dampak kerusakan lingkungan. Warga lutim dan sulsel menjadi pekerja kelas dua, jadi staf, outsorsing, cleaning service, security, sementara direksi, komisaris, semua dipasok dari luar. Ini masalah sangat serius dan berlangsung selama 53 Tahun, nyaris satu generasi. Terlalu kasar kalau saya harus mengatakan, kita jadi budak diatas tanah kita sendiri.” katanya lagi.
“Kita tak bisa menutup mata, bahwa ada pengaruhnya untuk Lutim. Tapi itu tak seberapa.” sambung Rahman Pina.
Sehingga, atas dasar itulah, ia mengaku dari awal selalu bersikap keras pada perusahaan asing yang mendominasi tambang tambang termasuk Vale di Luwu Timur.
“Saya bukan anti asing, tapi memang saatnya kita bisa benar benar berdaulat, termasuk berdaulat atas tambang tambang kita sendiri. Pengusaha lokal kita, bukan lagi kaleng kaleng, seperti 53 tahun lalu.” tandasnya. (*)
