IDEAtimes.id, MAKASSAR – KPU Kota Makassar terus menjalankan pendidikan pemilih melalui program Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (KP3).
Kegiatan KP3 ini sudah memasuki angkatan ke-10 yang dimana saat ini terus menunjukkan konsistensinya.
Hal ini dapat dilihat pasca jeda Bulan Suci Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri 1433 H yang akan terus berlanjut ke depannya.
KP3 kali ini bekerjasama dengan Kesbangpol Kota Makassar dan berlangsung di Hotel Horison Ultima Makassar yang dihadiri oleh kader KP3 dan tokoh masyarakat Kecamatan Mamajang, Kamis, (12/5).
Di kegiatan ini, KPU Makassar menghadirkan tiga komisioner sebagai pemateri antara lain, M. Faridl Wajdi (Ketua KPU kota Makassar), Romy Harminto (Kordiv Perencanaan, Data, dan informasi, dan Abd Rahman (Kordiv Hukum dan Pengawasan).
Faridl Wajdi menyampaikan, dasar pelaksanaan pemilu adalah UU No.7 Tahun 2017, dimana melaksanakan pemilu perlu persiapan yang baik, dengan tugas KPU menyampaikan informasi yang terbuka seluas-luasnya kepada masyarakat terkait pemilu.
Sementara Pasal 167 ayat (6) menyebutkan : “Tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana di maksud pada ayat(4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara”.
“Artinya amanah UU menghendaki persiapan pemilu terkonsolidasi dengan baik. Persiapannya harus matang dengan mengajak masyarakat tertib administrasi sehingga partisapinya bisa maksimal,” jelas Faridl.
Sementara itu, Romy Harminto menjelaskan terkait politisasi SARA dan ancaman Keberagaman yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang majemuk dan multikultural (beragam), baik keberagaman suku, agama, anggota golongan, ras, serta partai politik.
“Sebagai bangsa yang majemuk tentu banyak perbedaan yang sangat rentan menimbulkan konflik, sehingga toleransi dan tenggang rasa menjadi solusi dari politisasi sara.” ucapnya.
Terakhir, Abd Rahman dalam pemaparannya menjelaskan tentang bahaya dari politik uang atau money politic.
Kata dia, biasanya gelaran pemilu sering di sebut gelaran “pesta rakyat”, namun dibalik pesta yang megah itu ada yang berbahaya yaitu “money politic”.
“Karena sejatinya politik itu adalah hal yang baik, hanya saja biasanya ada oknum yang merusak sistem politik dengan melakukan politik uang, sehingga sebagai masyarakat yang bijak politik uang harus di hindari karena menyebabkan dampak yang buruk untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.” katanya. (*)
