IDEAtimes.id, SELAYAR – Pemerintah Kepulauan Selayar melalui Tim Terpadu memantau harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca resmi naik.
Hal dilakukan terkait laporan dari masyarakat melonjaknya harga BBM eceran ditingkat pengecer yang mencapai Rp18 ribu per liter.
Dipimpin Kepala Bagian Ekonomi Rahman Made dan Kepala Satuan Pamong Praja Saparuddin, Tim Terpadu mendatangi dua APMS di Kota Benteng, Rabu, (7/9).
Dalam keterangannya, Rahman Made mengatakan agar pihak APMS hendaknya menyalurkan BBM ke pihak sub penyalur resmi, bukan menyalurkan langsung ke pengecer.
“Jadi kita turun ke lapangan dengan mendatangi hulunya terlebuh dahulu yaitu APMS sebelum ke pengecer. Bagaimana sebenarnya alur distribusi kenapa bisa sampai harga di pengecer melambung tinggi. Saya bersama tim melakukan konfirmasi ke pihak APMS dari mana sebenarnya BBM didapat oleh pihak pengecer,” ucap Rahman Made.
“Itulah yang hendak kita konfirmasi ke APMS apakah distribusinya sudah sesuai dengan regulasi atau tidak,” katanya.
Kata Rahman, apabila BBM tidak disalurkan melalui jalur resmi maka tidak menutup kemungkinan akan ada permainan harga.
“Jika BBM tersalur ke mitra yang tidak resmi, bisa saja harga BBM dimainkan ditingkat bawah. Pengecer itu tidak bisa menjual BBM kecuali sub penyalur resmi yang sudah ditentukan harganya yang diatur dalam surat keputusan Bupati terkait jarak tempuhnya dari APMS ke lokasi Sub Penyalur,” sambungnya.
Namun dari pantauan di lapangan, pemilik dua APMS yang dikunjungi tak berada di tempat.
Sehingga tim hanya diterima oleh karyawan yang tidak bisa memberikan informasi yang lebih banyak.
Rahman juga mengimbau ke pihak APMS agar saat pembongakaran BBM dari kapal tengker hendaknya langsung diangkut ke tangki pendam dan memastikan semua tangki pendam itu terisi penuh.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Saparuddin secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan pendistribusian BBM.
Mulai dari saat pembongkaran di kapal tengker hingga tertampung di tangki pendam APMS bahkan sampai terdistribusi sampai ke sub penyalur resmi.
“Jika terjadi pelanggaran maka kita akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang ada,” jelasnya.
Hal tersebut kemudian disepakati oleh penanggungjawab APMS Tanri Jaya yang ada di Jalan veteran, demikian juga oleh pihak APMS Putriana di Parappa. (*)
