IDEAtimes.id, JAKARTA – Delapan Fraksi di DPR RI menyatakan sikap menolak pemilihan dengan sistem mencoblos partai atau proporsional tertutup.
Mereka adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sementara itu satu Fraksi yakni PDI Perjuangan tak ikut dalam delapan fraksi tersebut.
“Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia,” bunyi salah satu poin pernyataan sikap delapan fraksi tersebut yang diterima redaksi, Selasa, (03/1/2023).
Delapan fraksi ini juga menegaskan jika pernyataan sikap tersebut tidak mewakili kepentingan apapun.
“Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju.” sebutnya.
“Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.” tutup delapan fraksi.
Wacana perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutul menjadi terbuka berawal dari gugatan uji materi yang diterima Mahkamah Kontitusi (MK).
Gugatan itu dilayangkan oleh beberapa orang termasuk kader dari Partai PDI Perjuangan. (*)
