IDEAtimes.id, MAKASSAR – Bupati Luwu Timur Budiman menghadiri acara silaturahmi buka puasa bersama, Kamis, (13/4/2023).
Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel mewah di Kota Makassar, yaitu D’Maleo Hotel, Jalan Pelita Raya.
Tak hanya Bupati Budiman, turut hadir wakil bupati Luwu Timur terpilih Akbar Leluasa dan sejumlah anggota DPRD Luwu Timur.
Diawal ramadhan Presiden Jokowi melarang pejabat baik kementerian, Gubernur, Bupati dan Wali Kota menggelar acara buka bersama.
Dikonfirmasi bagian protokol Bupati Luwu Timur Rupidin, mengatakan, kehadiran Budiman hanya sebagai undangan.
“Bukan (Pemda) yang adakan. Tapi KKLT. pak Bupati hanya diundang untuk memberi sambutan.” ungkap Rupidin, Kamis, (13/4).
Namun Rupidin mengatakan agar menghubungi kepanitiaan untuk mengetahui lebih jelasnya dari acara tersebut.
“Hubungi ki ketua panitia, biar lebih jelas karena saya cuma protokol pak Bupati.” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Panitia pelaksana silaturahmi dan Buka Bersama Asri Tadda menjelaskan jika kegiatan itu bukan agenda pemerintah daerah Luwu Timur.
“Oh bukan (Pemda Lutim) itu KKLT yang adakan.” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta seluruh pejabat dan pegawai pemerintah agar tidak menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan.
Arahan Jokowi ini disampaikan dalam Surat Sekretariat Kabinet Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.
Surat itu ditujukan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, kepala badan/lembaga pada 21 Maret 2023.
“Bersama ini dengan hormat kami sampaikan arahan Presiden pada 21 Maret 2023,” demikian bunyi surat tersebut.
Dalam surat tersebut, Presiden memberikan tiga arahannya.
Yakni pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H agar ditiadakan.
Ketiga, menteri dalam negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
“Demikian disampaikan agar saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” demikian dikutip dari surat tersebut.
(NP/Adel)
