IDEAtimes.id, MAKASSAR – Kabupaten Luwu Utara, tepat 27 April 2023 genap berusia 24 tahun setelah resmi terbentuk Tahun 1999.
Di usia yang sudah dewasa ini, Luwu Utara mulai banyak berkembang dari segi pembangunan hingga sumber daya manusia.
Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah Luwu Utara yang belum terselesaikan seperti kemiskinan dan perbaikan infrastruktur.
Ya, Luwu Utara menjadi daerah ketiga termiskin di Sulawesi Selatan setelah Pangkep dan Jenponto dengan persentase kemiskinan 13,22 persen.
Menanggapi hal itu, Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan Hasbi Syamsu Ali berharap Luwu Utara bisa lebih maju lagi di usia ke-24 tahun.
Pasalnya, kata dia, dengan berbagai sumber daya alam yang ada, sangat disayangkan jika daerah tersebut menjadi salah satu kabupaten termiskin.
“Pertama saya ucapkan selamat hari jadi Luwu Utara yang ke-24. Semoga bisa lebih maju lagi, masyarakat sejahtera dan sehat.” ungkap Hasbi, Kamis, (27/4).
“Namun banyak catatan penting di HUT ke-24 ini menurut saya, yang pertama ialah angka kemiskinan masih tinggi, itu terlihat dengan masuknya Luwu Utara sebagai daerah termiskin ketiga.” jelasnya.
Yang kedua, lanjut dia, adalah perbaikan infrastruktur yang menurutnya belum maksimal hingga periode keduanya.
“Bisa kita lihat infrastruktur seperti akses jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat diberbagai wilayah seperti Seko, yang memang butuh perhatian serius. Itu lah pekerjaan berat pemerintah.” tandasnya.
Selain itu, Hasbi mengungkapkan jika pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati harus berani mengambil langkah untuk mengatasi kemiskinan.
Salah satu caranya, menurut dia adalah dengan melakukan terobosan baru untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di Luwu Utara.
“Terobosan-terobosan besar sangat dibutuhkan di Luwu Utara bagaimana upaya pemerintah agar bisa mengatasi banjir yang kerap terjadi seperti di Malangke. Memang butuh ketegasan dan kemauan yang besar dan harus siap dengan segala resiko.” tegas dia.
“Misalnya warga yang ada di wilayah sering banjir di pindahkan ke tempat yang lebih aman. Sehingga tidak mengganggu aktifitas perekonomian warga yang nantinya bisa membebaskan mereka dari kemiskinan.” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah harus berani mengambil resiko dalam hal ini siap kehilangan konstituen karena upaya yang dilakukan.
“Mungkin itu resiko tapi harus dilihat bahwa itu demi kemaslahatan umat, bukan pribadi, artinya dampaknya besar jika pemerintah mengambil langkah tegas. Dan memang pemimpin di Luwu Utara harus memiliki jiwa itu.” tutupnya. (*)
