IDEAtimes.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Non ASN.
PPID ini dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor ; 961/049.05/Tahun 2023 tentang Penunjukan Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas Pembantu Non Apartur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dalam surat keputusan itu, Wali Kota Makassar merujuk pada Perwali Nomor 61 Tahun 2016 tentang pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkup pemerintah kota Makassar.
“Maka dipandang perlu menunjuk PPID Pembantu non ASN dalam lingkup pemerintah kota Makassar.” bunyi surat keputusan tersebut dikutip Selasa, (15/8).
Namun, Pemerintah Kota Makassar diduga melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Di Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Bab V Pasal 11 menyebutkan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaterdiri atas sekretariat Daerah,sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional.
Kabid Kominfo kota Makassar Isnaini Nurdin saat dihubungi, Kamis (17/8) terkait dugaan pelanggaran tersebut mengungkapkan saat ini tim Hukum Pemkot Makassar masih mempelajari hal tersebut.
“Masih dipelajari dulu (Tim Hukum), nanti saya kirimiki jawabannya. takutnya salah jawab.” ungkap Isnaini, Kamis, (17/8).
Sementara dalam SK PPID non ASN ini terdapat beberapa diantaranya merupakan pejabat di Perusahaan Daerah (Perusda) kota Makassar hingga eks Timses Danny – Fatma dan Non ASN.
Misalnya Henny Handayani yang merupakan Sekretaris Dewas PDAM Makassar dan juga mantan Juru Bicara Danny – Fatma, Irwansyah Syarifuddin Dewan Pengawas PD Terminal Makassar Raya.
Kemudian ada Ilham Dewan pengawas PD Pasar, Roni (Non ASN), Ibnu hajar (Non ASN) dan banyak lagi. (*)
