IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pernyataan Jokowi terkait Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres menuai sorotan.
Pasalnya, Jokowi dalam pernyataannya menegaskan jika Presiden boleh kampanye dan memihak.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) mengutip CNN.
Pengamat Politik Dedy Alamsyah mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi tidak menunjukkan etika dalam berdemokrasi.
Justru menurutnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto lebih beretika dari Jokowi di Pilpres ini.
“Kali ini sy mau bilang Lebih beretika Wali Kota Makassar Danny Pomanto ketimbang Presiden Jokowi.” ungkap Dedy, Rabu, (24/1).
“Saya gak tahu yah kenapa Jokowi sampai bisa blunder pernyataannya soal Presiden bisa dukung calon. Dia terkesan emosional ketika mengatakan Presiden boleh kampanye sementara dia larang kepala daerah berkampanye.” bebernya.
Lanjut CEO Duta Politika Indonesia (DPI) itu, harusnya Jokowi tidak usah berbicara langsung apabila ingin mengarahkan dukungan.
Apalagi lanjut Dedy, semua orang tahu jika saat ini yang maju sebagai calon wakil presiden adalah anaknya Gibran Rakabuming Raka.
“Ibarat kalau mau ambil sesuatu barang kan ga harus dia (Jokowi) yang lakukan, masih bisa orang lain yang lakukan. Mau bicara sesuatu kan ga harus dari mulutnya bisa dari mulut orang lain.” ucapnya.
“Lagi pula ga harus dia bilang orang rakyat juga tahu dia pasti dukung Prabowo-Gibran. “Blood is thicker than water” (Darah lebih kental dari pada air). Dengan kata lain jokowi bukan pemimpin yang berkomitmen dimata anak buah (kepala daerah) dan rakyat Indonesia.” tuturnya.
Namun dia menilai, pernyataan Jokowi soal dukungan di Pilpres tidak akan berpengaruh kepada masyarakat.
“Yah pernyataannya gak berpengaruh pada pilihan masyarakat, justru semakin membuktikan dugaan masyarakat soal dukungan Jokowi. Tapi satu yang pasti dimata rakyat ini bapaknya lantas gimana nanti anaknya kalau memimpin.” tutupnya.
Sekedar diketahu Wali Kota Makassar sempat didaulat menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Ganjar – Mahfud di Sulawesi Selatan.
Namun, ia kemudian mengundurkan diri dengan alasan masih berstatus kepala daerah.
“Kemungkinan ini pilihan, saya mundur jadi wali kota atau bergeser (mundur ketua) tapi tetap berperan, tapi tidak boleh jadi ketua dari pada nanti bermasalah. Kita kasih yang muda-muda,” ujar Ramdhan Pomanto. (*)
