IDEAtimes.id, JAKARTA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi kabupaten/kota dan Provinsi.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda pun menginginkan agar direksi hingga komisaris BUMD tidak diisi oleh tim sukses (Timses).
“”Kita ingin menjadikan BUMD kita ini sebagai kekuatan ekonomi baru di daerah. Kita tidak ingin BUMD itu justru menjadi bagian dari penggunaan dana APBD yang dihajatkan untuk para tim sukses gubernur, bupati, wali kota,” kata Rifqi usai rapat kerja dengan Kemendagri yang salah satunya membahas BUMD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025) dikutip dari detik.com
Masih melansir detik, Rifqi mengungkapkan, dirinya khawatir BUMD tidak berkembang jika direksi hingga komisaris dijabat oleh timses.
Untuk itu, politisi NasDem tersebut mendorong adanya dirjen pengawasan dan pembinaan BUMD di Kemendagri.
“Nanti jadi direksi tim suksesnya, jadi dewan pengawasnya, dari komisarisnya ternyata BUMDnya nggak berkembang.” tutur Rifqi.
Dirjen itu jelas Rifqi, akan mengawasi BUMD agar selalu dalam kondisi sehat.
Karena apabila dalam perjalanan kondisi BUMD, Rifqi menilai ada potensi untuk dibubarkan.
“Melalui dirjen ini nanti akan disehatkan yang nggak sehat. Kalau memang nggak kuat lagi kita bubarkan. Yang sehat kalau perlu kita bikin holding BUMD untuk kemudian bisa membantu daerah-daerah lain yang BUMD-nya belum kuat tapi potensi sumber daya alam dan ekonominya baik,” tuturnya.
Meski demikian, ia tak masalah jika sosok yang ditempatkan sebagai komisaris BUMD adalah orang yang tepat.
Tetapi, yang jadi masalah menurut dia adalah ketika BUMD merugi usai direksinya diisi oleh timses.
“Kalau soal orang sebetulnya sepanjang diletakkan secara tepat dan profesional mungkin tidak menjadi isu. Akan menjadi isu kalau kemudian itu tidak menghasilkan profit bagi BUMD-nya,” sebutnya. (*/Detik)
