IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi menyoroti performa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Sejumlah poin ia sampaikan, diantaranya program 100 hari kerja yang menurutnya tidak berjalan efektif.
Bahkan kritik Kasrudi, Wali Kota Munafri dinilai terlalu banyak melakukan seremoni.
Ia mengingatkan semua itu menggunakan uang rakyat.
“Seharusnya pada 100 hari kerja ini, Wali kota Makassar lari kencang berlomba merealisasikan janji politiknya. Unjuk gigi melakukan yang terbaik. Tapi yang saya lihat, rakyat belum merasakan apapun hasil kerjanya,” kata Kasrudi, Jumat (16/5/2025).
Kasrudi melanjutkan kritiknya terkait keinginan Munafri naik kelas menjadi Ketua Golkar Sulawesi Selatan.
Munafri atau Appi saat ini menjabat ketua Golkar Kota Makassar.
Kasrudi menegaskan tidak ingin mencampuri partai lain, namun, ia mengingatkan Munafri untuk lebih fokus melayani warga Makassar, menghadirkan kesejahteraan, pemerataan serta percepatan pembangunan.
“Bukan malah sibuk ingin jadi ketua Golkar tingkat provinsi. Saya yakin, kalau Pak Appi kerjanya bagus di Makassar, jabatan akan mengikut dengan sendirinya. Saya berharap wali kota fokus urus warga Makassar, jangan terbelah-belah. Karena amanah yang diberikan masyarakat ini tidak main-main,” tekan Kasrudi.
Lebih jauh anggota DPRD Makassar dua periode itu mengaku pihaknya hingga saat ini menerima salinan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025-2029 yang telah dipaparkan Munafri dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD di Lapangan Karebosi, Jl Ahmad Yani, Senin (5/5/2025) lalu.
Dalam RPJMD tersebut tercantum visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan Makassar sebagai pusat pertumbuhan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya, Kasrudi juga menyoroti rencana pemutusan hubungan kerja (PHK).
Salah satunya rencana Perumda PDAM Makassar yang akan memutus kontrak sekitar 400 karyawan.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Makassar juga tengah melakukan evaluasi status tenaga honorer yang belum mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mereka yang tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menilai kebijakan ini berpotensi memicu persoalan sosial, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“PHK ini dampaknya luar biasa bagi perekonomian. Orang-orang yang terdampak PHK yang menurut catatan hampir menyentuh 1.000 orang ini, mereka harus menafkahi keluarganya. Seharusnya pemerintah kota memikirkan nasib mereka dan memberi solusi,” tuturnya.
Kemudian terkait status posisi pejabat di pemerintah kota Makassar tak lepas dari sorotan tajam Kasrudi.
Menurutnya, hingga menjelang 100 hari kerja, masih banyak posisi yang diduduki pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt).
Termasuk penunjukan direksi Plt Perusda yang menurut Kasrudi tidak tepat.
Seharusnya kata dia, Plt direksi Perusda diisi oleh pihak internal Perusda tersebut sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Kondisi seperti ini harusnya segera dibereskan agar program wali kota segera berjalan. Ujung-ujungnya masyarakat kota Makassar yang dirugikan,” Tegas Kasrudi. (*)
