IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pemerintah kota Makassar tidak tinggal diam atas polemik status 3000 pegawai honorer yang akan diberhentikan.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri – Aliyah berkomitmen menyelamatkan 3000 honorer tersebut yang tidak terdata.
Penyelamatan itu dilakukan setelah ribuan honorer tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara atau BKM.
“Lebih dari 11.000 honorer telah mengabdi di Kota Makassar. Sebagian besar telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).” kata Appi sapaannya dikutip, Rabu, (21/5).
“Tapi sekitar 3.000 terutama petugas kebersihan dan tenaga lapangan, belum terakomodasi dalam jalur resmi ASN.” lanjutnya.
Lanjut Appi, terbitnya UU ASN Nomor 20 tahun 2023 membawa perubahan besar bagi honorer.
Status honorer tak lagi diakui, dan pengangkatan hanya bisa melalui jalur ASN atau PPPK yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun, ia menegaskan jika pemerintah kota telah menyediakan skema atau solusi untuk 3000 ribu honorer yang tidak terdata itu.
“Dengan semangat transparansi dan kerja nyata Pemerintah Kota Makassar menyiapkan solusi skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).” tegasnya.
“Tenaga honorer yang belum terdata tetap bisa bekerja, tetap menerima penghasilan, dan tetap dihargai, sesuai kebutuhan riil di tiap OPD.” jelasnya.
Skema PJLP ini ungkap Appi akan dijalankan mulai Juni 2025 mendatang dengan menggantikan sistem yang lama.
“Mulai Juni 2025, skema ini akan berlaku menggantikan sistem lama, lengkap dengan pendampingan, dari pengurusan NIB hingga rekrutmen dan aktivasi akun layanan.” tuturnya.
“Karena ini bukan sekadar soal aturan. Ini tentang menghargai pengabdian dan memastikan semua tetap berdaya. Makassar Maju, karena kita melangkah bersama.” tutup dia. (*)
