IDEAtimes.id, BULUKUMBA – DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba menggelar rapat pleno Selasa, 27 Mei 2025 untuk memberikan dukungan kepada calon Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, menuai sorotan tajam.
Pleno tersebut dinilai cacat prosedur karena tidak dihadiri oleh sejumlah pengurus inti partai Golkar Bulukumba.
Dokumentasi yang beredar menunjukkan banyak peserta pleno bukan merupakan pengurus resmi DPD II.
Sementara itu, pengurus inti seperti Sekretaris DPD II Arkam Bohari, Ketua Fraksi Golkar Ismail Papo, Legislator Juandy Tandean, dan H. Bahtiar Ilham justru absen dalam rapat tersebut.
Bahkan diduga terjadi Pencopotan Sekretaris DPD II sebekum pelaksanaan pleno, H. Arkam Bohari gegara Golkar Bulukumba ingin mendukung Appi di Musda Golkar Sulsel.
Namun Arkam Bohari diduga dicopot dari jabatannya tanpa koordinasi dengan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Saat dikonfirmasi, Arkam Bohari menegaskan dirinya masih menjabat secara resmi sebagai sekretaris DPD II Golkar Bulukumba.
“Secara de facto saya masih sekretaris Golkar Bulukumba. Pergantian saya harus ada SK baru yang diterbitkan DPD I Golkar Sulsel. Sepanjang itu belum terbit, saya masih sekretaris,” kata Arkam, Rabu, (28/5).
Ia menduga pencopotan dirinya sebagai sekretaris merupakan imbas dari penolakannya terhadap permintaan Ketua Golkar Bulukumba, Nirwan Arifuddin.
“Nirwan datang meminta surat rapat pleno itu ditandatangani, tapi saya tolak karena sampai saat ini belum ada petunjuk dari DPD I. Kita juga menghormati Ketua Taufan Pawe,” jelasnya.
Pleno Dinilai Tidak Sah oleh Dewan Pertimbangan
Dewan Pertimbangan Partai Golkar Bulukumba, Andi Hamzah Pangki, menilai pleno yang digelar tanpa kehadiran pengurus inti tersebut tidak sah secara AD/ART Partai Golkar.
“Pleno ini jelas tidak sah. Yang hadir bukan pengurus, sementara para pengurus inti malah absen. Ini cacat hukum dan administrasi,” tegas Hamzah.
Mantan Ketua Golkar Bulukumba itu juga mengkritisi kepemimpinan Ketua Golkar Bulukumba, Nirwan Arifuddin, yang dinilai menyimpang dari AD/ART partai.
Beberapa kebijakan, termasuk proses pencalegan dan ketidakjelasan dana saksi yang seharusnya berasal dari DPP, dianggap tidak transparan. Sejumlah caleg bahkan disebut telah menyatakan mosi tidak percaya.
Hamzah juga mempertanyakan urgensi DPD II Golkar Bulukumba menggelar rapat pleno untuk mendukung calon Ketua DPD I, mengingat belum ada jadwal resmi Musda Provinsi dari DPP.
“Kenapa harus terburu-buru jika DPP belum mengeluarkan jadwal resmi? Ini menimbulkan banyak tanda tanya. Jangan sampai ada agenda tersembunyi yang merugikan partai,” lanjutnya.
Hamzah berharap seluruh proses organisasi, termasuk Musda DPD I Sulsel, dijalankan sesuai petunjuk pelaksanaan dan arahan resmi dari DPP, demi menjaga marwah dan wibawa Partai Golkar. (*)
