IDEAtimes.id, MAKASSAR – DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Makassar kembali menyoroti pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham di 100 hari kerjanya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Plt Ketua KNPI Kota Makassar Syamsul Bahri Majjaga menyoroti pemerintahan Appi-Aliyah yang tidak berbuat signifikan selama 100 hari awal pemerintahannya.
Padahal kata dia, Appi-Aliyah sudah didampingi Tenaga Ahli (TA) yang dibentuk diawal menjabat dengan diisi orang-orang cerdas dan berkompeten.
“100 kerja nihil bagi kita, tidak ada kejelasan seperti apa program itu dijalankan atau diterapkan padahal sudah ada TA yang dampingi dari orang berkompeten.” ungkap Sul, Senin, (02/06).
“Bahkan saya lihat ada alumni Oxford university didalam TA, tapi tetap hasilnya nihil, kemana mereka 100 hari ini, Jangan Sampai tidak mengawal Appi-Aliyah.” tambahnya.
Lanjut Sul, Appi-Aliyah telah mengumumkan ke publik soal program-program yang akan dijalankan.
Namun Sul menilai, hal tersebut masih dalam tahap perencanaan belum bisa dikatakan terlaksana.
Selain itu, raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penghargaan dari Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu juga bukan merupakan hasil kerja Appi-Aliyah.
“Harusnyakan 100 hari kerja ada yang terlihat, kalau yang disampaikan bahwa akan ini akan itu yah gampang saja sebenarnya. Bahkan orang lain pun bisa.” tegas dia.
“Tapi masyarakat butuhkan yang pasti dan tepat sasaran, masa ia membentuk TA bisa sedangkan jalankan program tidak bisa, kan aneh juga.” tuturnya.
Lebih jauh, Sul mengingatkan Appi-Aliyah terkait janji kampanye mereka saat Pilkada 2024 lalu.
Dia menyebutkan, janji-janji itu harus dijalankan sesuai dengan apa yang disampaikan saat kampanye.
“Contoh kecil adalah iuran sampah gratis, sudah ditetapkan eh ternyata ada kategorinya untuk yang gratis, tidak semua masyarakat bisa artinya berbeda dengan saat kampanye.” ujarnya.
Ke depan harap Sul, Appi-Aliyah betul-betul bisa menjalankan programnya secara full tanpa adalagi perubahan.
“Semoga cukup iuran sampah yang berubah, yang lain tidak.” tandasnya.
Pemerintah kota Makassar soal 100 hari Kerja
Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham memasuki 100 hari kerja.
Pasangan bertagline MULIA itu terus menujukkan komitmennya untuk menjalankan program serta janji kampanyenya.
MULIA bertekad mewujudkan tujuh program unggulannya yaitu Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan.
Saat ini, di 100 hari kerja, Munafri-Aliyah terus mempersiapkan berbagai aspek untuk menjadi pondasi pembangunan sosial ekonomi selama lima tahun ke depan.
Saat ini, sejumlah program telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara lainnya tengah dipersiapkan dengan penguatan regulasi dan infrastruktur pendukung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda mengatakan, Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan tujuh program prioritas yang menjadi bagian dari Sapta Mulia.
Sebagai fondasi visi misi kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang kini memasuki hari ke-100 masa jabatan MULIA.
“Sebenarnya, 100 hari ini bukan untuk menyelesaikan semua program, tetapi untuk memastikan arah kebijakan sudah sesuai dengan jalur yang direncanakan,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).
Andi Zulkifly Nanda menegaskan, bahwa periode 100 hari bukan ditujukan untuk menyelesaikan program secara instan, melainkan memastikan seluruh kebijakan strategis berjalan pada jalur yang tepat.
Pria yang kini masih menjabat Kepala Bappeda itu menuturkan, Pemerintah Kota Makassar kini tengah merampungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memasuki tahap rancangan akhir.
“Karena sebagian besar program prioritas membutuhkan regulasi baru, perubahan struktur organisasi, dan dukungan dari dokumen RPJMD,” ungkapnya.
A. Zulkifly Nanda mengungkapkan, bahwa dokumen ini menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan dan merupakan hasil integrasi dari visi-misi Wali Kota dan Wakil Walikota, program prioritas Presiden, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
“RPJMD kita ini sudah masuk ke tahap rancangan akhir. Hari ini sudah kita masukkan ke Inspektorat untuk direview, lalu akan dibawa ke DPRD sebelum disahkan menjadi Perda,” ujar Andi Zulkifly.
Ia menegaskan bahwa RPJMD kabupaten/kota tidak bisa disahkan lebih dulu dari RPJMD Provinsi.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar menyesuaikan isi dokumen agar selaras dan mendukung kebijakan provinsi maupun nasional.
“Salah satu program prioritas yang masuk dalam RPJMD adalah pembangunan stadion baru di wilayah Untia. Proyek ini bersifat multiyears dan akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Beberapa inisiatif strategis kini sudah berada di tahap finalisasi dan siap direalisasikan dalam waktu dekat.
Program Bebas Sampah Gratis, yang Perwali-nya sudah hampir rampung. Diharapkan bisa diterapkan tahun ini.
Program Bebas Pakaian Sekolah, telah masuk tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Program Pemasangan Air Bersih Gratis, dengan 2.000 rumah siap mendapatkan sambungan PDAM secara gratis tahun ini.
Makassar Creative Hub, sedang dalam proses pembangunan fisik di Pantai Losari, sementara sistem dan regulasinya disiapkan oleh OPD terkait.
Makassar Super Apps, yang akan mengintegrasikan lebih dari 140 layanan digital Pemkot ke dalam satu platform terpadu. Nama aplikasinya akan diumumkan langsung oleh Wali Kota dalam waktu dekat.
Andi Zulkifly menyebut, program tersebut merupakan langkah awal untuk mempercepat implementasi Sapta Mulia dalam lima tahun ke depan. Namun, beberapa di antaranya ditarget bisa mulai dijalankan di tahun pertama.
“Misalnya, program sampah gratis dan seragam sekolah—kalau regulasi dan anggarannya sudah lengkap, bisa langsung jalan. Tidak perlu menunggu lima tahun,” tambahnya optimis.
Meski demikian, Sekda juga mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program prioritas, terutama dari sisi regulasi dan anggaran.
“Perlu penyusunan Perwali bahkan Perda. Ini butuh sinergi dengan pihak provinsi dan kementerian terkait. Selain itu, kita juga harus cermat dalam mengelola APBD, agar pendapatan dan belanja daerah efektif dan efisien,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penyesuaian strategi, Pemerintah Kota Makassar juga akan merevisi SK Program Strategis Wali Kota pada Juni 2025, setelah sebelumnya diterbitkan pada Februari lalu.
Langkah-langkah ini, menurut Andi Zulkifly, menunjukkan komitmen kuat Pemkot dalam membangun kebijakan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
“Yang terpenting, bukan soal kecepatan, tapi ketepatan dan keberlanjutan. Kami yakin dengan pondasi yang kuat, hasilnya akan terasa nyata oleh masyarakat,” tutupnya. (*)
