Kamis, Juli 3, 2025

BMI dukung Langkah MUI Sulsel Tolak Moratorium THM Gubernur Andi Sudirman 

Terkait

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menggelar pertemuan terkait dengan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 714/V/Tahun 2025 Tentang Moratorium Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bar, Diskotek, dan Kelab Malam.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel, KH Dr. Ruslan pada Jumat (13/6/2025) sata dihubungi awak media.

Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel itu mengatakan, pihaknya masih akan melakukan rapat kembali terkait dengan moratorium surat keputusan gubernur Sulsel terkait Tempat Hiburan Malam harus rekomendasi MUI Sulsel.

“Kami masih akan rapat kembali nantinya. Tapi pada kesimpulannya seluruh anggota di MUI tidak berkeinginan agar majelis ulama indonesia bagian dari pada aturan yang ada di dalam moratorium Gubernur Sulsel itu,” terang KH. Dr. Ruslan, Jumat (13/6).

“Semua anggota majelis ulama indonesia telah berpendapat bahwa MUI tidak boleh masuk sebagai unsur pemberi rekomendasi. Nantinya dimantapkan pendapat tersebut dalam rapat resmi,” ujarnya..

Dia menegaskan, semua pengurus MUI di Sulsel 99,9 persen menolak itu untuk melibatkan majelis ulama.

Menanggapi keputusan itu, Ketua Umum Brigade Muslim Indonesia (BMI) Muhammad Zulkifli menyampaikan ada kekeliruan dalam SK Moratorium Gubernur Sulsel itu.

Dikatakannya dengan melibatkan MUI dalam penerbitan ijin setiap kegiatan setiap Bar dan THM mulai ijin operasional ataupun kegiatan event lainnya memang adalah sebuah hal yang sangat keliru.

“Dengan melibatkan MUI dalam penerbitan ijin setiap kegiatan baik itu usaha Bar dan THM mulai ijin operasional ataupun kegiatan event lainnya memang adalah sebuah hal yang sangat keliru,” tutur pimpinan ormas Islam ini.

“Tugas majelis ulama indonesia itu jelas hanya memberikan pandangan halal atau haram dalam satu kegiatan tempat usaha dan MUI hanya memberikan pandangan mengenai manfaat dan mudharat semua kegiatan,”

Zul menegaskan, pemberian ijin operasional atau rekomendasi bukan domain dari lembaga MUI.

“Jadi soal memberi rekomendasi penerbitan ijin operasional atau kegiatan lainnya itu wilayah pemerintah bukan MUI,” imbuh Zulkifli.

Lalu, Ketua Umum BMI itu menjelaskan, Memasukkan mui dalam persoalan tersebut berpotensi menumbalkan MUI.

Bahkan katanya hal itu bisa di manfaatkan oleh kelompok ekstrim untuk memicu konflik Sara yang berskala besar di Makassar dan Sulsel.

Oleh karna itu katanya, Penolakan MUI sudah sangat tepat dan Gubernur Sulsel harus segera merubah moratorium tersebut.

“Ulama hanya menyampaikan pandangan, Apa dampaknya. Ya, eksekusinya pemerintah,” sambung dia.

“MUI secara tegas pasti menolak sebagai pemberi rekomendasi untuk izin THM,” kunci Zulkifli yang juga ketua Karang Taruna Kota Makassar. (*)

spot_img
Terkini

Gubernur Sulsel Akui Sudah Surati Presiden Prabowo untuk Evaluasi PT Masmindo di Luwu

IDEAtimes.id, LUWU - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo...
Terkait
Terkini

Gubernur Sulsel Akui Sudah Surati Presiden Prabowo untuk Evaluasi PT Masmindo di Luwu

IDEAtimes.id, LUWU - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo...

Berita Lainnya