IDEAtimes.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi kembali disorot terkait program yang akan dijalankan di roda pemerintahannya.
Appi dinilai tidak konsisten dalam menjalankan janji-janji politiknya yang disampaikan saat kampanye pada Pilkada 2024 lalu.
Program yang kembali disorot ialah pemasangan sambungan baru PDAM yang dijanjikan akan digratiskan untuk masyarakat.
Dalam kampanyenya, Appi berjanji akan menggratiskan pemasangan sambungan baru PDAM bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga mengatakan jika Appi-Aliyah sudah mulai tidak konsisten.
“Setelah polemik iuran sampah yang diatur seperti tagihan listrik, kini janji pemasangan sambungan baru PDAM gratis justru diterapkan dalam skema cicilan lima kali. Terus gratisnya di mana ?.” kata Sul kepada awak media, Rabu, (18/6).
“Ini bukan soal siapa yang menikmati program gratis atau tentang miskin dan kaya tapi lebih kepada program yang dikampanyekan. Kan dia sendiri yang kampanyekan jadi wajar ditagih.” ujarnya.
KNPI juga menyindir bahwa pemerintah kota seperti kehabisan cara untuk membungkus kebijakan dengan narasi manis.
Sehingga menurutnya, Appi-Aliyah justri berhasil mem-prank warga dengan dua program yang ternyata tidak gratis.
“Sampah pun diatur seperti bayar KWH. Sekarang air bersih, yang katanya gratis, malah ada skema cicilan. Terkait hal ini, entah argumentasi apa lagi yang mau mereka framing agar masyarakat tetap percaya?” tegasnya.
“Yah sama saja warga di Prank bahwa semula gratis ternyata tidak.” ucapnya sambil tertawa.
Program pemasangan sambungan baru air bersih secara gratis awalnya dijanjikan sebagai bentuk keberpihakan Pemkot kepada masyarakat kurang mampu, dalam rangka pemerataan akses layanan dasar.
Namun realisasi di lapangan menunjukkan warga tetap dibebani biaya yang dicicil dalam lima kali pembayaran.
“Kalau dari awal memang tidak mampu gratis, jangan janji. Jangan mengemas cicilan jadi seolah bantuan. Ini pembodohan publik secara halus,” katanya.
“Yah ibaratnya hanya omon-omon atau ucapan belaka saja, nyatanya tidak sesuai harapan masyarakat.” tegasnya lagi.
KNPI Kota Makassar, kata Syamsul, mencatat setidaknya ada dua janji utama pemerintah yang melenceng jauh dari kenyataan yaitu penghapusan beban iuran sampah dan pemasangan PDAM gratis.
Padahal, kedua program itu kini justru menjadi beban baru bagi masyarakat kelas bawah.
“Kalau hal-hal sederhana seperti ini saja tidak mampu ditunaikan, bagaimana kita mau percaya mereka akan berhasil dalam program besar seperti Makassar Kota Dunia atau reformasi birokrasi digital?” bebernya.
Syamsul mendesak agar Pemkot berhenti menyembunyikan kegagalan program dengan retorika yang memoles kenyataan.
Ia menyebut masyarakat sudah semakin cerdas membaca realitas, dan tak mudah lagi dibuai dengan narasi.
“Kalau semua diklaim sukses padahal realitanya hanya setengah jalan, itu bukan keberhasilan. Itu manipulasi harapan publik. Jangan paksa warga percaya hanya lewat narasi — beri mereka bukti nyata,” tutupnya. (*)
