IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pemerintah kota Makassar melalui Perumda Parkir Makassar terus berupaya menangani Parkir Liar di kota Makassar.
Dengan adanya parkir liar, maka juru parkir liar atau tidak resmi tentu juga akan ada di setiap titik yang bukan dibawah naungan Perumda Parkir.
Untuk mengatasi itu, Perumda Parkir terus melakukan penataan dengan menggandeng aparat TNI dan Polri.
Menanggapi itu, Plt Ketua KNPI Kota Makassar Syamsul Bahri Majjaga meminta Pemerintah kota Makassar menangani jukir liar dengan humanis.
“Parkir liar itu bukan sekadar pelanggaran lalu lintas. Ini cermin dari ketimpangan struktural yang lebih dalam dimana anak-anak muda yang tidak diberi ruang, sistem ketenagakerjaan yang menutup pintu, dan Pemerintah Kota yang absen dalam hidup mereka,” tegas Syamsul kepada wartawan, Rabu (20/6).
“Sehingga harusnya Pemkot melakukan langkah kongkrit dengan dialog dan pemberdayaan sosial agar yanh tadinya menjadi juru parkir liar kemudian mendapat kerjaan yang layak.” ujarnya.
Kata Sul, banyak juru parkir liar di Makassar adalah pemuda usia produktif yang terpaksa memilih jalan itu karena tidak terserap dalam lapangan kerja formal dan minimnya program pemberdayaan yang inklusif dari pemerintah.
“Kalau pendekatannya hanya razia dan pengusiran, hasilnya bukan tertib, tapi konflik sosial. Mereka bukan kriminal atau preman, mereka adalah korban dari sistem yang gagal menghadirkan keadilan ekonomi,” tegasnya.
KNPI Kota Makassar kata Syamsul, mendorong Wali Kota Munafri Arifuddin untuk membentuk forum multi-pihak yang melibatkan pemerintah kota, pelaku usaha, PD Parkir, dan perwakilan pemuda untuk merumuskan solusi jangka panjang dan berkelanjutan.
Pendekatan ini menurutnya, akan jauh lebih efektif daripada tindakan ad-hoc yang selama ini dilakukan.
“Jangan lagi ada tambal sulam. Bangun forum yang dialogis, beri ruang bagi anak muda untuk terlibat aktif. Saya kira Batu Putih Sindycate bisa menjadi jembatan aspirasi itu,” tutup Syamsul.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah parkir liar, tetapi juga membuka jalan bagi integrasi pemuda dalam kebijakan pembangunan kota yang lebih adil dan partisipatif. (*)
