IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menanggapi kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang memperbolehkan siswa baru SD dan SMP mengenakan pakaian bebas rapi sambil menunggu distribusi seragam gratis dari Pemkot.
Ia menyebut, meski berniat baik, kebijakan tersebut menandakan lemahnya perencanaan dan ketidaksiapan dalam eksekusi program strategis di sektor pendidikan.
Di mana kebijakan Disdik membebaskan siswa untuk menggunakan pakaian biasa rapi itu dikeluarkan sembari menunggu pembagian seragam.
“Kebijakan pakaian bebas ini pada dasarnya adalah solusi darurat atas keterlambatan realisasi program seragam gratis. Tapi pertanyaannya, mengapa program ini tidak disiapkan lebih matang? Tahun ajaran baru bukan hal yang mendadak. Ini menunjukkan lemahnya antisipasi,” ujar Syamsul, Selasa, (15/7).
Menurutnya, pendidikan adalah sektor yang tidak boleh dikelola dengan pendekatan reaktif.
Pemerintah harus mampu menghadirkan kepastian dan rasa aman bagi peserta didik dan orang tua sejak awal tahun ajaran.
“Jangan sampai keluarga miskin merasa cemas dan bingung karena tidak ada kepastian kapan seragam diberikan. Apalagi, seragam sekolah juga menyangkut identitas, kedisiplinan, dan semangat anak dalam belajar,” lanjutnya.
Meski kata Sul, pemerintah kota telah berjanji akan membagikan seragam gratis tersebut secepat mungkin dan bertahap.
“Seharusnya ini diantisipasi oleh Appi-Aliyah sejak awal, kenapa menjelang tahun ajaran baru bagi siswa baru mulai mengurus seragamnya.” ucapnya.
PPDB 2025 : Banyak Masalah, Minim Evaluasi
Disisi lain, Syamsul juga secara tegas menyuarakan keprihatinannya atas berbagai polemik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.
Ia menyebutkan bahwa berbagai laporan dari masyarakat menunjukkan adanya dugaan praktik “titipan”, ketidakterbukaan zonasi, hingga tumpang tindih data penerimaan.
“PPDB seharusnya jadi ajang seleksi yang adil dan transparan. Tapi yang terjadi, justru banyak orang tua mengeluh karena merasa anaknya tersisih oleh sistem yang tidak jelas. Ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan,” tegasnya.
Ia mendorong Wali Kota dan Dinas Pendidikan segera membuka forum evaluasi terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pemuda, agar ke depan tidak terjadi pengulangan masalah yang sama.
“Kebijakan seragam gratis dan sistem PPDB ini seharusnya hadir sebagai jawaban atas ketimpangan sosial. Tapi jika pelaksanaannya justru menimbulkan kebingungan dan ketimpangan baru, maka perlu dilakukan evaluasi total, bukan hanya tambal sulam,” tegas Syamsul.
Syamsul juga menyerukan pentingnya pembenahan sistem tata kelola pendidikan secara menyeluruh, termasuk pelibatan publik dalam proses perencanaan dan monitoring program pendidikan.
“Pemuda tidak boleh diam dalam menyikapi kebijakan publik. KNPI akan terus bersuara dan mengawal agar pendidikan di Makassar benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya menjadi proyek tahunan yang penuh simbol tanpa solusi nyata.” tutupnya. (*)
