IDEAtimes.id, JAKARTA – Anshar Ilho, membeberkan alasannya melaporkan Taufan Pawe ke Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI.
Hal itu disampaikan Anshar Ilo usai menghadiri panggilan MKD DPR RI, Kamis, (17/7) di Gedung Nusantara Ruang Rapat MKD DPR RI, Jakarta.
Kata Anshar, laporannya tersebut untuk menjaga institusi atau lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR.
“Dugaan kuat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Taufan Pawe akan dapat mencoreng citra institusi Parlemen, sehingga kami mengapresiasi atas respon positif yang telah di lakukan oleh MKD DPR RI saat ini untuk menindaklanjuti melakukan pemeriksaan,” terang Anshar.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Solidaritas Merah Putih itu juga mengaku dimintai keterangannya oleh Pimpinan MKD DPR RI.
Rapat yang di pimpin langsung oleh Anggota MKD Bahtra Banong politisi asal Gerindra dan Fadholi anggota DPR RI fraksi Nasdem meminta keterangan pengadu, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Taufan Pawe, eks Walikota Parepare saat itu yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI Fraksi Golkar asal Sulawesi Selatan.
Saat dipanggil, Anshar mengaku dimintai keterangan serta tambahan bukti dan dokumen yang diserahkan ke MKD.
“Iya betul tadi saya dimintai keterangan, dipimpin langsung oleh Pak Bahtra anggota MKD DPR RI, saat rapat segala keterangan dan dokumen tambahan telah kami serahkan ke pimpinan MKD DPR RI,” kata Anshar ke wartawan.
Menurut Anshar, ini penting untuk di tindaklanjuti demi tegaknya kehormatan institusi Parlemen DPR RI yang melekat pada Taufan Pawe.
Olehnya itu, Anshar Ilo meminta kepada Ketua, Pimpinan dan Anggota MKD DPR RI, untuk melakukan pemeriksaan intens terhadap Taufan Pawe.
“Dikarenakan masyarakat Sulawesi Selatan yang menyaksikan perjalanan perkara ini menilai tidak adil jika pengadilan dalam perkara cuma menangkap pejabat dibawah yang menjadi korban, sementara ada diduga diperintahkan oleh pimpinan diatasnya dalam hal ini Walikota Parepare saat itu,” tutur Anshar Ilo.
Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Parepare diduga terlibat dalam kasus korupsi Dinas Kesehatan.
Namun kabar itu kemudian dibantah langsung oleh Taufan Pawe
Melalui pernyataan resminya, Taufan Pawe buka suara usai diterpa isu tidak sedap yaitu ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Dinas Kesehatan Parepare.
Dia menegaskan bahwa informasi yang termuat dalam artikel tersebut sepenuhnya tidak benar dan diframing sedemikian rupa untuk membunuh karakter saya.
“Sebenarnya dulu-dulu saya malas menanggapi, karena saya merasa tidak terlibat, cuman karena berita yang diangkat sudah keterlaluan, saya kira saya perlu mengklarifikasi hal ini.” ujar Taufan Pawe dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, (16/7).
TP akronim Taufanpa menambahkan bahwa isu dan berita serupa pernah mencuat sebelumnya.
“Saya sangat menyayangkan, berita ini juga pernah diangkat salah satu media online menjelang Musda Golkar Sulsel tahun 2020 lalu”, tambahnya.
Lanjut anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar itu, Taufan Pawe menduga kuat adanya motif politis di balik penyebaran informasi ini.
“Saya duga kuat ini ada kaitannya dengan Musda Golkar, karena media yang mengangkat pemberitaan itu ada dugaan terafiliasi dengan salah satu kompetitor,” tegasnya.
Taufan Pawe menjelaskan, bahwa justru dirinya yang mengambil langkah hukum untuk mempermasalahkannya pada tahun 2018.
“Kasus itu tahun 2018, saya yang mempersoalkan secara hukum, melalui APIP, karena ada pengakuan dari Kadis Kesehatan, bahwa lalai dalam melakukan pembayaran ke rekanan, dia melakukan pembayaran tunai, bukan non-tunai,” jelas anggota Komisi II DPR RI ini.
“Itulah mengapa saya minta untuk dilaporkan ke APH, dan bahkan saya meminta BPKP untuk audit investigasi kepada saya.” tegas Taufan Pawe.
Politisi Golkar itu juga menekankan bahwa keterlibatannya dalam kasus tersebut tidak pernah terbukti di persidangan.
“Bila disimak, 2 perkara terkait kasus ini, semua saksi-saksi di 2 berkas perkara yang disidangkan, satupun tidak menyebut saya terlibat, tidak ada bukti dan fakta persidangan yang membuktikan saya terlibat,” terangnya.
Menanggapi berita ini, Taufan Pawe tetap tenang dan santai.
Sampai berita ini dinaikkan, Taufan Pawe masih beraktifitas di ruang Komisi II DPR RI.
“Saya tenang-tenang saja, sudah terlalu terbiasa diolah ini, sebagai upaya pembunuhan karakter, sampai saat ini saya masih melaksanakan tugas saya di kantor,” ujarnya.
“Saya kira ini terlalu politis, sudah risiko saya sebagai politisi. Setiap ada hajat, ada saja yang olah. Saya tenang dan santai saja, petarung tidak pernah takut dengan cara main kayu seperti ini.” sambung Anggota Banggar DPR RI ini.
Dia kemudian berharap ada akuntabilitas dari pihak media dalam bekerja.
“Saya berharap kerja-kerja jurnalis lebih profesional dalam bekerja. Saya akan masukkan laporan ke Dewan Pers terkait pemberitaan sebelumnya, karena judul tidak sesuai dengan isi pemberitaan,” pungkasnya.
Dirinya pun memberikan apresiasi kinerja Polri dalam kasus ini.
Ia menilai Kepolisian bekerja profesional.
“Sudah ada bantahan dari pihak Kepolisian bahwa berita itu tidak benar, saya yakin kepolisian kerja profesional, tanpa intervensi politis, saya percaya itu” tutup Taufan Pawe.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, serta selalu memeriksa fakta sebelum menyebarkan berita.” tuturnya.
“Kami akan mempertimbangkan langkah hukum yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang menyebarkan dan memproduksi kabar bohong yang merugikan nama baik ini.” tandas dia. (*)
