IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ketua DPD KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, mengkritik keras implementasi program digitalisasi pasar yang diluncurkan Pemerintah Kota Makassar melalui sistem transaksi non-tunai berbasis QRIS.
Ia mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar ditujukan untuk memberdayakan rakyat kecil, atau sekadar ajang pencitraan.
“Apakah digitalisasi pasar ini benar-benar hadir untuk rakyat kecil, atau hanya demi statistik kinerja dan branding kota?” kata Syamsul kepada media, Minggu (28/7).
Menurutnya, secara konsep, digitalisasi merupakan langkah yang relevan dengan perkembangan zaman.
Namun, di lapangan, banyak pedagang tradisional belum siap secara teknolog baik karena tidak memiliki perangkat seperti smartphone, maupun kurangnya pemahaman terhadap sistem transaksi non-tunai.
“Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada pelibatan komunitas literasi digital yang selama ini aktif mendampingi masyarakat dalam transformasi teknologi. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas banner dan publikasi media. Tidak menyentuh persoalan mendasar,” ujarnya.
Syamsul menegaskan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada peluncuran seremonial dan pencapaian statistik, tetapi juga melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan di lapangan, terutama menyangkut kesenjangan akses, keterampilan digital, dan kesiapan perangkat.
“Digitalisasi bukan sekadar mengganti uang tunai dengan barcode. Ini adalah perubahan budaya. Jika tidak inklusif, yang muncul justru kesenjangan baru antara mereka yang melek digital dan yang tertinggal.” ujarnya.
Syamsul juga menekankan bahwa KNPI Makassar tidak menuntut dilibatkan secara kelembagaan.
Namun ia mendorong Pemkot untuk menggandeng komunitas literasi digital, relawan teknologi, serta inisiatif pemuda yang selama ini aktif dalam edukasi digital masyarakat.
“Jangan anggap digitalisasi cukup dengan menggandeng perbankan dan BUMD. Di masyarakat ada komunitas-komunitas digital, relawan, dan anak muda yang siap turun tangan tapi mereka diabaikan,” tambahnya.
KNPI Makassar turut meminta Pemkot Makassar untuk menyampaikan secara terbuka hasil uji coba program ini berapa jumlah pedagang yang sudah menggunakan QRIS, apa dampaknya, dan apa saja kendalanya.
Tanpa transparansi dan evaluasi yang jelas, Syamsul menilai program ini rawan gagal secara sosial meski terlihat sukses secara angka.
Pemerintah Berlakukan QRIS
Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat transformasi sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pasar dan terminal regional.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menjadi langkah strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi, baik di pasar, terminal, maupun layanan publik termasuk pembayaran PDAM.
Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Launching Sistem Transaksi Digital/Non-Tunai Berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7/2025).
“Hari ini mulai berlaku QRIS beli karcis di terminal, belanja di pasar dan pembayaran PDAM,” jelas Munafri.
“Target kami adalah membuat masyarakat Makassar melek digital. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh jika kita memanfaatkan teknologi, terutama dalam metode pembayaran,” tambah Munafri.
Ia mencontohkan, dengan QRIS, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai atau repot menerima kembalian berupa permen. Harga transaksi juga menjadi tepat tanpa pembulatan.
Bagi pelaku usaha dan UMKM, QRIS menawarkan pencatatan otomatis sehingga laporan keuangan lebih rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi oleh regulator,” tegas Appi.
Selain memudahkan transaksi, Pemkot Makassar memanfaatkan QRIS untuk memperkuat sistem pengawasan pendapatan daerah.
Munafri mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan saat ini masih sekitar 40%, sehingga digitalisasi menjadi instrumen penting untuk menekan kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Kalau masih pakai uang cash, terlalu banyak potensi kebocoran. Ada selisih, ada minus, ada laporan yang tidak sesuai. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” ujarnya. (*)
