DPR RI Sebut BUMD Rawan Titipan Kepala Daerah, Di Makassar Eks Ketua Parpol-Relawan jadi Plt Dirut

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Komisi II DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

RUU tersebut diusulkan Kemendagri untuk memisahkan BUMD dari Undang-undang Pemerintah Daerah (UU Pemda).

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karyasuda mengatakan, RUU ini diusulkan mengingat kondisi mayoritas BUMD sangat memprihatinkan.

“RUU ini diusulkan karena kondisi mayoritas BUMD kita saat ini sangat memprihatinkan. Dari total 1.571 BUMD dengan aset lebih dari Rp1.200 triliun, sekitar 70 persen tidak dalam kondisi perform, bahkan sebagian besar dalam keadaan sakit,” ungkap Rifqinizamy, di Jakarta, Kamis (31/7/2025) dikutip dari situs resmi dpr.go.id

Menurutnya, penyebab utama lemahnya kinerja BUMD adalah tata kelola yang serampangan serta tingginya intervensi politik di tingkat daerah.

Banyak pengurus BUMD, baik dewan pengawas, komisaris, maupun direksi, diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten dan merupakan titipan kepala daerah hasil Pilkada langsung.

“Pemerintah merasa perlu membenahi ini secara struktural. Salah satunya dengan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan BUMD sebagai unit eselon I di Kemendagri.” katanya.

“Langkah ini akan memperkuat fungsi pembinaan yang selama ini hanya dilakukan oleh pejabat eselon III,” lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Lantas Bagaimana dengan BUMD di Pemerintah Kota Makassar ?

Pada awal pemerintahan Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar, dirinya langsung tancap gas dengan mengganti empat direksi BUMD.

Direksi yang diganti adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Makassar Raya serta Perumda Terminal Makassar Metro.

Pergantian itu diumumkan Appi sapaan akrab Munafri pada Bulan April lalu di Balai Kota Makassar.

Nama-nama yang diumumkan adalah Hamzah Ahmad yang dipercaya untuk mengisi posisi Plt Dirut PDAM Makassar.

Sementara Adi Rasyid Ali dipercaya menduduki jabatan Plt Dirut PD Parkir Makassar.

Kemudian nama Ali Gauli ditunjuk sebagai Plt Dirut PD Pasar Makassar dan Direktur PD Terminal Makassar dipercayakan kepada Elber Maqbul Amin.

Keempat nama ini bukan orang asing bagi Appi, mereka ada dibarisan pemenang Munafri-Aliyah atau tim sukses saat Pilkada 2024.

Misal Adi Rasyid Ali yang kala itu menjabat sebagai ketua partai Demokrat, salah satu parpol pengusung Munafri-Aliyah.

Ali Gauli yang merupakan pengurus Appi di DPD II Partai Golkar kota Makassar dan Hamzah Ahmad serta Elber yang merupakan tim relawan.

Munafri Arifuddin menjelaskan, penunjukan ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Transisi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Tim Transisi telah memberikan paparan dan masukan kepada kami, dan kami melihat bahwa ada kebutuhan pembenahan di beberapa Perusda di Makassar,” kata Appi sapaannya.

“Jadi seluruh nama-nama yang saya angkat ini, saya ambil dari tim saya kemarin. Mereka adalah komponen audit dulu ditempat saya,” tambahnya.

Munafri menegaskan bahwa pemilihan nama-nama ini tidak dilakukan sembarangan.

Namun, didasarkan pada hasil audit serta rekomendasi dari tim yang telah bekerja untuk mengevaluasi kinerja masing-masing Perusda.

Dimana, nama-nama tersebut dianggap pilihan yang tepat untuk memimpin Perusda Makassar.

Mereka memiliki pengalaman dan kapasitas yang kami harapkan dapat membawa Perusda menuju perbaikan yang signifikan. (*)