IDEAtimes.id, MAKASSAR – PT Vale Indonesia TBK, perusahaan tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan baru saja merombak jajaran direksinya.
Pergantian itu diumumkan PT Vale setelah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Ritz-Calrton, Jakarta Selatan, Senin, 28 Juli 2025.
Perusahaan terbaik se Asia Tenggara itu melakukan perubahan signifikan dalam jajaran direksi dan dewan komisaris.
Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan struktural di tubuh perusahaan, termasuk pengunduran diri dan pemberhentian sejumlah pejabat serta pengangkatan nama-nama baru untuk memperkuat kepemimpinan perusahaan ke depan.
Di RUPSLB itu menyetujui pengunduran diri Yusuke Niwa dari posisi Komisaris serta memberhentikan dengan hormat Muhammad Rachmat Kaimuddin dari jabatan Presiden Komisaris, Edi Permadi dari jabatan Komisaris, dan Adriansyah Chaniago dari posisi Direktur sekaligus Chief Human Capital Officer.
Namun sayang, perubahan besar-besaran di jajaran direksi-komisaris PT Vale tidak lagi mengakomodir putra daerah.
Ini bukan kali pertama Wija To Luwu tak dilibatkan, dalam momen pergantian direksi-komisaris sebelumnya juga tidak ada satupun nama yang masuk baik atas nama pemerintah daerah atau pun independen.
Hal ini kemudian menarik perhatian berbagai kelompok organisasi yang menilai PT Vale hanya mau mengambil untung tanpa mempertimbangkan putra daerah.
“Seharusnya PT Vale bisa memasang satu orang putra daerah dijajaran direksi misalnya komisaris independen, masa orang Luar terus selama puluhan tahun mengambil hasil bumi di Luwu Timur.” ucap Adit, Koordinator AMPERA Sulawesi Selatan, Sabtu, (02/8).
“Jangan cuma mau “merampok” nikelnya saja, tapi abai akan tanggungjawab yaitu perhatian.” jelasnya.
Dia melanjutkan, tak dipungkiri PT Vale juga memang banyak merekrut pekerja lokal dari masyarakat sekitar.
Akan tetapi, hal itu tidak cukup sebagai salah satu perusahaan tambang nikel terbaik di Asia Tenggara.
“Okelah kontraktor ada warga Luwu Timur, pekerja juga tapi apa itu cukup? Dibanding dengan hasil alam yang mereka ambil? Kan tidak, belum lagi keluhan warga sekitaran tambang.” bebernya.
Dia berharap ke depan PT Vale bisa mempertimbangkan hal tersebut sehingga adanya putra daerah yang dimasukkan dalam jajaran direksi untuk membantu perusahaan.
“Tapi kalau tidak bisa yah sudah, hentikan saja kontraknya, dari pada yang rugi daerah, hasilnya juga tidak sebanding dengan yang mereka keruk.” tandasnya.
Gelombang Protes Warga
Baru-baru ini, Puluhan warga Dusun Balambano, Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur, kembali menggelar unjuk rasa menuntut listrik gratis dari PT Vale Indonesia.
Aksi unjuk rasa itu digelar di Tugu Nanas, Desa Tabarano, Jumat (1/8/2025), oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Balambano.
Sekitar 50 orang membakar ban bekas dan menahan laju bus operasional perusahaan milik PT Vale Indonesia.
Aksi ini menjadi jilid ketiga setelah sebelumnya mereka menuntut hal serupa.
Koordinator lapangan, Yolan Johan Geso, mengatakan aksi ini dipicu sikap PT Vale yang dianggap abai terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 18 Juli 2025.
“Sudah 15 hari sejak RDP, tapi belum ada komunikasi dari PT Vale. Kesabaran kami habis,” ujar Yolan dalam keterangan tertulis.
Yolan menyebut, meski PLTA di Balambano menjadi sumber utama energi operasional tambang, warga sekitar tidak menikmati akses listrik gratis.
“Ini jantung produksinya Vale, tapi kami tak pernah dilirik,” ucapnya.
Ia menegaskan, jika tuntutan tak direspons hingga 13 Agustus 2025, aliansi akan memperluas gerakan dengan menggandeng pemuda dan mahasiswa se-Luwu Raya.
Titik aksi direncanakan menyasar lokasi produksi seperti GET 1 dan GET 6.
Pemda Luwu Timur Bertemu Vale
Di hari yang sama, Bupati Luwu Timur H. Irwan Bachri Syam bertemu manajemen PLN UID Sulselrabar di Makassar.
Pertemuan membahas pemanfaatan daya listrik hibah dari PT Vale sebesar 10,7 megawatt (MW) yang telah diserahkan ke Pemkab.
Irwan berharap daya hibah tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami berharap ada langkah konkret agar pemanfaatan daya listrik ini bisa berdampak nyata bagi masyarakat, terutama mengurangi pemadaman dan meningkatkan PAD,” kata Irwan.
PLN merespons positif. Senior Manager Perencanaan PLN UID Sulselrabar, Huslan Husain, menyebut pihaknya akan membentuk tim teknis untuk menangani persoalan jaringan.
PLN dan Vale juga akan meninjau ulang kontrak jual beli listrik tahun 1997 agar sesuai ketentuan harga terbaru.
Sebagai langkah awal, PLN akan memasang KWH meter di Sumasang, Desa Sorowako, dan mengkaji skema pembayaran langsung ke pemerintah daerah.
Pemkab juga mendukung perluasan akses listrik ke daerah terpencil, termasuk Dusun Rende-rende, Wasuponda, yang hingga kini belum terjangkau jaringan listrik.
Berikut adalah susunan lengkap direksi dan dewan komisaris PT Vale Indonesia TBK :
Direksi
Presiden Direktur & CEO:
Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer: Abu Ashar
Direktur & Chief Human Capital Officer: Heriyanto Agung Putra
Direktur & Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer: Budiawansyah
Direktur & Chief Financial Officer: Rizky Andhika Putra
Direktur & Chief Project Officer: Muhammad Asril
Direktur & Chief Strategy and Technical Officer: Luke Mahony
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Fauambi Syahrul Multhazar
Wakil Presiden Komisaris: Emily Olson
Komisaris
Kristina Gauthier
Christopher McCleave
M. Jasman Panjaitan
Katherine Angela Oendoen
Shiro Ima
Komisaris Independen
Rudiantara
Retno Marsudi
Marita Alisjahbana. (*)
