IDEAtimes.id, MAKASSAR – Polri melakukan mutasi terhadap 61 personel perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada awal Agustus 2025.
Mutasi ini tertuang dalam dua surat, yakni Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025, yang diterbitkan pada 5 Agustus 2025.
Polri dibawa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi sejumlah pejabat penting.
Seperti Komjen Muhammad Fadil Imran dari jabatan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) ke jabatan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).
Kemudian Komjen Pol Syahardiantono sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) menggantikan Komjen Pol Wahyu Widada.
Sebelumnya, Syahardiantono menjabat sebagai Kabaintelkam.
Posisi Kabaitelkam yang ditinggalkan Syahardiantono kemudian dijabat oleh Komjen Pol Akhmad Wiyagus, yang sebelumnya menjabat Astamaops Kapolri.
Sementara itu, Komjen Wahyu Widada menempati jabatan barunya sebagai Irwasum Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menjelaskan, mutasi ini mencakup sejumlah promosi, penugasan khusus, hingga masa pensiun personel.
“Secara keseluruhan terdapat 61 personel yang dimutasi, dengan rincian 34 personel promosi/flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel pensiun,” kata Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025) dikutip dari kompas.com.
Tugas Baru Komjen Muhammad Fadil Imran
Ada yang menarik dari mutasi ini di mana jenderal asal Sulawesi Selatan Fadil Imran mendapat jabatan baru sebagai Astamaops.
Astamaops merupakan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi di mana dirinya bertanggung jawab kepada Kapolri.
Nantinya Fadil Imran akan dibantu seorang wakil yaitu Waastamaops Kapolri.
Astamaops Kapolri merupakan unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian yang berada di bawah Kapolri.
Beberapa tugas Astamaops Kapolri adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian.
“Termasuk pelaksanaan kerja sama kementerian/lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus Pemerintah yang berkaitan dengan Polri.” (*)
