IDEAtimes.id, MAKASSAR – Kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz membuat geger publik khususnya Sulawesi Selatan.
Pasalnya, kabar itu beredar luas beberapa jam sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Merespons itu, Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan mengecam keras terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum yang mencuat di tengah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai NasDem di Kota Makassar.
Ketua Harian LASKAR Sulsel, Ilhamzah, menyatakan bahwa peristiwa ini mencoreng citra kota Makassar dan menjadi tamparan keras terhadap upaya penegakan integritas dalam kehidupan berpolitik nasional.
“Kota Makassar bukan tempat untuk membungkus korupsi dengan atribut partai politik. OTT ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik-praktik busuk masih bercokol di ruang-ruang kekuasaan. LASKAR mendorong penegakan hukum yang transparan dan tanpa kompromi,” tegas Ilhamzah dalam keterangannya kepada media, Rabu (7/8).
Menurut Ilhamzah, kehadiran partai politik dalam forum sebesar Rakernas seharusnya membawa semangat perubahan, pendidikan politik, dan agenda-agenda strategis untuk bangsa — bukan justru menjadi panggung bagi praktik ilegal dan tidak bermoral.
Lebih lanjut, LASKAR Sulsel meminta aparat penegak hukum untuk tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menelusuri keterlibatan aktor-aktor struktural di balik layar.
“Kami akan mengawal proses hukum ini, dan kami menyerukan kepada masyarakat sipil, aktivis, serta media, untuk tidak membiarkan kasus ini lenyap tanpa kejelasan. Makassar adalah rumah bagi semangat perubahan dan perlawanan terhadap korupsi,” pungkas Ilhamzah.
LASKAR Sulsel juga tengah menyiapkan laporan pemantauan independen dan membuka kanal pengaduan publik terkait dugaan-dugaan praktik penyimpangan yang muncul selama pelaksanaan Rakernas tersebut.
Bantahan DPP Partai NasDem
Bendahara DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah pemberitaan yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Sahroni menyebut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak soal tangkap tangan Abdul Azis di Kolaka Timur tidak benar.
Abdul Azis yang juga politisi Nasdem bahkan hadir bersama Sahroni dalam konferensi pers di lokasi Rakernas Nasdem di Hotel Claro, Kota Makassar, Kamis (7/8/2025).
“Ini di Makassar, ada berita yang menyebut kader kami, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, ditangkap dalam OTT oleh KPK. Itu disampaikan oleh Pak Johanis Tanak,” ujar SaHroni.
“Berita itu baru muncul tadi siang. Maka dari itu, kami ingin sampaikan bahwa Abdul Aziz ada di sebelah saya saat ini,” ujar Syahroni yang duduk di samping Abdul Azis bersama Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut Bupati Kotim, Sulawesi Tenggara, terjaring dalam OTT.
Pernyataan tersebut menurut Sahroni, tidak sesuai fakta, sebab Abdul Azis justru berada di Makassar untuk mengikuti Rakernas Nasdem yang digelar mulai 8-10 Agustus.
“Kami luruskan Fraksi Partai Nasdem, kader kami dari Kolaka Timur, kakak Abdul Azis sedang mengikuti Rakernas sampai tanggal 10 mendatang,” kata Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan OTT merupakan yang terjadi di lokasi kejadian.
Ia mengingatkan KPK hati-hati menyampaikan pernyataan kepada publik.
“Teman-teman perlu pahami, OTT itu adalah penangkapan tangan yang terjadi langsung di lokasi kejadian tindak pidana. Kalau itu tidak terjadi, ya tidak bisa disebut OTT. Tapi berita yang disampaikan Pak Johanis Tanak menyebut demikian,” tegas Sahroni.
“Saya nyatakan, itu tidak benar,” imbuh dia. (*)
