IDEAtimes.id, MAKASSAR – Lembaga Study Hukum dan Advokasi (LASKAR) Sulawesi Selatan memgingatkan Bea Cukai Makassar kasus yang menimpa Andhi Pramono.
Andhi Pramono merupakan eks Kepala Bea Cukai Makassar yang divonis 10 tahun penjara kasus gratifikasi pada tahun 2024.
Saat itu, Andhi disoroti terkait gaya hidup mewahnya yang kemudian viral di sosial media.
Karena dianggap janggal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian melakukan pemanggilan terhadap Andhi untuk melakukan klarifikasi.
Ketua Harian LASKAR Sulsel Ilyas Maulana S.H mengatakan, seharusnya pasca kejadian itu, Bea Cukai Makassar berbenah.
“Bayangkan mantan kepala Bea Cukai Makassar ternyata menerima gratifikasi senilai Rp56 miliar selama menjabat. Nah sekarang kembali terendus oknum Bea Cukai diduga ingin mengikuti jejaknya.” ungkap Ilyas, Senin, (18/8).
Seharusnya kata Ilyas, Bea Cukai Makassar melakukan bersih-bersih pegawai yang terindikasi berbuat curang.
Mengingat, saat ini Presiden Prabowo dengan tegas tidak akan memberi ruang terhadap praktik korupsi sampai ketingkat bawah.
“Sangta disayangkan karena lagi-lagi oknum Bea Cukai justru terindikasi terlibat kasus suap menyuap untuk meloloskan barang ilegal.” tegasnya.
“Kami punya data dan bukti, sehingga kami mengingatkan Bea Cukai Makassar agar segera melakukan pembersihan.” tuturnya.
Lebih jauh, Ilyas menegaskan jika LASKAR akan terus melakukan pengawalan terhadap Bea Cukai Makassar agar bersih dari praktik suap menyuap.
“Kalau memang tidak mau meninggalkan praktik itu, maka kami akan terus mengawal bahkan akan menggelar aksi besar-besaran.” tandasnya.
Bea Cukai Makassar Diduga Loloskan Barang Ilegal
LASKAR Sulsel juga membeberkan adanya dugaan penyuapan yang terjadi di tubuh Bea Cukai Makassar.
Ilyas mengungkapkan, Bea Cukai diduga meloloskan barang-barang ilegal seperti rokok dan pakain bekas (cakar).
“Angka lebih dari Rp1 miliar ini bukan main-main. Dana itu diduga terdistribusi ke internal dan pejabat Bea Cukai, baik di Makassar maupun Kanwil Sulsel. Ini bukan kasus biasa, ini murni praktik mafia kepabeanan yang harus dibongkar,” tegas Ilyas.
Menurut Ilyas, modus operandi sindikat biasanya dimulai dengan penahanan barang impor ilegal, kemudian disusul dengan negosiasi dan pelepasan kembali barang melalui mekanisme re-ekspor atau jalur belakang.
Pola ini disebutnya telah berulang kali terjadi, namun jarang sekali menyentuh aktor-aktor utama.
LASKAR menilai, hingga kini publik hanya disuguhi “panggung retorika” berupa pengumuman penindakan barang ilegal, tanpa adanya penjelasan transparan mengenai siapa importirnya, siapa aparat yang terlibat, dan bagaimana alur uangnya.
“Kalau Dirjen Bea Cukai hanya bicara soal prestasi penindakan, itu cuma retorika. Yang kami butuhkan adalah jawaban nyata: siapa dalang di balik tiga kontainer cakar ini? Ke mana aliran Rp1 miliar itu? Dan siapa pejabat yang melindungi sindikat ini?” ujarnya.
Bantahan Bea Cukai Makassar
Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Ade Irawan, menegaskan komitmen pihaknya dalam memberantas peredaran barang ilegal.
“Pengawasan intensif akan terus kami lakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal yang tidak hanya merugikan negara dan membahayakan kesehatan masyarakat tetapi juga mengancam industri yang telah legal.
Rokok ilegal sering kali diproduksi tanpa standar kesehatan yang memadai sehingga berisiko tinggi bagi konsumen,” ujar ADe dalam keterangan resminya, Rabu (13/8/2025), dikutip dari rakyat news.
Ade Irawan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menindak pelanggaran hukum.
“Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk turut waspada dan melaporkan jika menemukan produk rokok yang mencurigakan, karena kontribusi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan BKC ilegal ini,” tambahnya. (*)
