IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ketua DPD KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, melontarkan kritik keras terhadap DPRD Makassar atas tragedi yang pembakaran gedung DPRD yang menewaskan tiga orang.
Ia menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar musibah, melainkan akibat dari kelalaian dan arogansi politik yang dipertontonkan secara terang-terangan.
Menurut Syamsul, Wakil Ketua DPRD Kota Makasaar Suharmika tidak bisa terus berlindung di balik isu sepele seperti “Wali Kota kabur atau tidak kabur” saat paripurna.
Bagi KNPI, persoalan utamanya adalah bagaimana DPRD tetap memaksakan sidang paripurna meski situasi keamanan di luar gedung sudah tidak terkendali.
“Ini bukan kecelakaan. Ini kegagalan moral dan tanggung jawab institusi. DPRD tahu situasi genting, massa sudah masuk halaman gedung, tapi tetap ngotot sidang. Akibatnya beberapa nyawa melayang dan gedung DPRD terbakar. Ini bukan kesalahan teknis, ini patut diduga adalah kelalaian yang disengaja,” ujar Syamsul. (Rabu 3/9)
Ia menyoroti sikap Suharmika yang merupakan kader Golkar itu justru sibuk menciptakan pengalihan isu alih-alih fokus pada tragedi kemanusiaan yang terjadi.
Bagi Syamsul, respons DPRD bukan hanya minim empati, tapi juga memperlihatkan wajah kekuasaan yang antikritik dan tidak berani bertanggung jawab.
“Di saat rakyat menuntut kejelasan dan keadilan, mereka justru sibuk membuat drama soal siapa yang kabur, siapa yang tidak hadir. Itu retorika murahan. Rakyat tidak butuh sandiwara. Rakyat butuh kejujuran,” tegasnya.
Syamsul juga menduga ada upaya sistematis dari pimpinan DPRD untuk menutupi fakta-fakta penting di balik tragedi ini.
Ia menilai pernyataan-pernyataan pimpinan DPRD justru semakin menunjukkan kepanikan dan kebingungan mereka dalam mengelola dampak dari keputusan keliru yang mereka ambil sendiri.
“Semakin DPRD berbicara, semakin tampak ada yang ditutupi. Mereka tidak sedang menjelaskan, mereka sedang menyelamatkan diri masing-masing. Dan publik bisa melihat itu dengan sangat jelas,” katanya.
KNPI menuntut para Pimpinan dan Anggota DPRD Makassar agar tidak lagi bermain narasi dan segera membuka semua fakta ke publik.
Menurut Syamsul, rakyat berhak tahu kebenaran, dan keluarga korban berhak atas keadilan yang sesungguhnya.
“Hentikan sandiwara, hentikan permainan kata-kata. Pimpinan DPRD dan semua yang terlibat dalam skenario rapat paripurna disaat situasi memanas harus bertanggung jawab penuh, secara politik dan moral. Ini soal nyawa manusia, bukan soal pencitraan politik,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Suharmika Buka Suara
Wakil Ketua DPRD Makassar Suharmika meluruskan beredarnya informasi menyesatkan yang beredar di media sosial pasca kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu.
Informasi tersebut dinilai bermuatan hasutan karena menyebutkan seolah-olah Wali Kota mengabaikan massa aksi yang berdemo di depan gedung rakyat, hingga menutup rapat paripurna sebelum selesai.
Faktanya, rapat paripurna pembacaan penjelasan Wali Kota Makassar terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 pada Jumat (29/8) malam, telah berjalan sesuai agenda dan ditutup resmi oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, sekitar pukul 21.30 WITA.
Rapat itu selesai lebih dulu, jauh sebelum massa aksi memasuki gedung DPRD.
Pimpinan dan anggota DPRD bersama Wali Kota serta Wakil Wali Kota Makassar juga meninggalkan gedung dalam kondisi aman, sebelum kemudian massa melakukan aksi pembakaran gedung, sekitar pada pukul 22.10 WITA.
Karena itu, tudingan yang menyebut Wali Kota dan DPRD tidak menemui pendemo dinilai tidak sesuai konteks lapangan
Terlebih, aksi massa di DPRD tidak pernah ada pemberitahuan resmi sebelumnya, dan lokasi yang menjadi titik aksi adalah gedung DPRD, bukan Balai Kota Makassar.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa informasi beredar di media sosial yang menyebut Wali Kota dan DPRD mengabaikan massa aksi saat rapat paripurna, sama sekali tidak benar.
Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi pada 29 Agustus 2025 lalu.
“Saya hadir di lokasi, memimpin jalannya paripurna. Setelah Wali Kota membacakan penjelasan terkait nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan 2025, saya yang menutup sidang paripurna,” tegas Suharmika, Selasa (2/9/2025).
“Rapat resmi ditutup sekitar pukul 21.30 WITA. Setelah itu, saya dan pimpinan dewan bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota meninggalkan gedung dalam keadaan aman. Baru kemudian massa aksi masuk dan melakukan tindakan anarkis,” tamba Suharmika.
Ia membantah keras tudingan bahwa Wali Kota dan DPRD bermaksud tidak menemui pendemo.
Menurutnya, situasi saat itu sama sekali berbeda dengan dinamika demonstrasi pada umumnya.
Aksi yang terjadi di Gedung DPRD tidak memiliki struktur, tidak ada koordinator lapangan, serta tidak ada penyampaian maksud dan tujuan aksi sebagaimana lazimnya sebuah demonstrasi.
“Demo itu biasanya ada pemberitahuan, ada korlap, ada tuntutan yang jelas. Tapi yang terjadi malam itu berbeda. Mereka datang tiba-tiba, tanpa komunikasi dengan pimpinan Dewan, tanpa menyampaikan aspirasi, justru melakukan perusakan, pembakaran, hingga penjarahan. Itu bukan demonstrasi, tapi tindakan kriminal,” tegasnya.
Suharmika menambahkan, massa aksi yang masuk ke DPRD melakukan tindakan brutal, mulai dari membakar gedung, merusak fasilitas, menjarah kendaraan, hingga menimbulkan korban jiwa.
Kondisi itu membuat nyawa Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta anggota dewan yang berada di lokasi ikut terancam, sehingga mereka harus segera menyelamatkan diri.
Ini bukan kontrol sosial atau penetrasi gerakan mahasiswa. Ini murni chaos dan anomali bar-bar.
“Kalau memang niatnya menyampaikan aspirasi, tentu bisa dilakukan dengan cara baik-baik, melalui dialog, dengan membawa tuntutan jelas. Bukan dengan cara merampok, menjarah, dan menghilangkan nyawa,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa lokasi yang diserang massa adalah Gedung DPRD, bukan Balai Kota. Sehingga, tudingan yang menyebut Wali Kota menolak menemui pendemo pun tidak relevan.
“Jangan dipelintir. Rapat paripurna sudah selesai dan ditutup secara resmi. Jadi bukan kabur atau melarikan diri. Fakta di lapangan jelas, bahwa yang terjadi adalah aksi kriminal, bukan demonstrasi,” tutupnya. (*)
