IDEAtimes.id, MAKASSAR — Nama Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Yasir Machmud, terus menjadi perbincangan publik setelah keterlibatannya dalam peresmian Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bone beberapa waktu lalu.
Peresmian tersebut memunculkan respons beragam. Sebagian pihak menilai Yasika melakukan monopoli atau penguasaan terhadap dapur MBG.
Namun, ada pula pihak yang menilai langkahnya sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat layanan gizi bagi masyarakat.
Di usia 20 tahun, Yasika diketahui mengelola 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kabupaten Bone.
Sorotan Publik dan Dampak Ekonomi
Selain menuai kritik, kiprah Yasika dalam mendorong program MBG juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Lembaga Pemerhati Pemerintahan, Ekonomi, dan Demokrasi (LP2D) Sulawesi Selatan.
Direktur LP2D, Furqan Al-Azhar, menilai aktivitas Yasika tidak hanya berkaitan dengan layanan gizi, tetapi juga memberi kontribusi langsung pada penguatan ekonomi kerakyatan.
“Saya justru menilai bahwa program ini memberi efek ganda. Karena selain menyiapkan makanan bergizi juga menggerakkan ekonomi masyarakat dan UMKM lokal.” ungkap Furqan, Kamis, (20/11).
“Kemudian SPPG yang tersebar di beberapa daerah yang dimiliki oleh Yasika nantinya kan bisa membeli kebutuhan pangan dari petani dan pedagang lokal. Ini menciptakan rantai ekonomi baru yang sehat,” ujar Furqan.
Yasika Menciptakan Kemandirian Ekonomi Baru
Lebih jauh, Furqan menjelaskan bahwa pola pemberdayaan yang dijalankan oleh Yasika akan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan dimana SPPGnya berdiri.
“Nah, ketika kebutuhan dapur MBG yang dikelola oleh Yasika dipenuhi dari produsen lokal, maka uangnya berputar di masyarakat. Petani sayur, peternak ayam, pedagang beras, hingga pembuat bumbu rumahan mendapatkan pasar yang pasti setiap hari.” ujarnya.
“Inilah konsep ekonomi kerakyatan yang sebenarnya, ekonomi yang hidup dari bawah, bukan hanya bertumpu pada pelaku besar,” tambahnya.
Keterlibatan Anak Muda Harus Dinilai Positif
Furqan juga menilai bahwa keterlibatan anak muda dalam program seperti ini harus dilihat sebagai energi positif, selama tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas
“Kita perlu melihat dari dua sisi. Kritik itu wajar, tapi jangan mengabaikan fakta bahwa ada dampak ekonomi yang nyata. Selama mekanismenya sesuai aturan dan memberi manfaat luas, maka partisipasi generasi muda seperti Yasika patut diapresiasi,” jelasnya.
LP2D kata Furqan, berharap polemik ini bisa dilihat secara proporsional, agar diskursus publik tetap sehat dan tidak menyesatkan.
Kepala BGN Buka Suara
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kembali buka suara soal viralnya nama Yasika Aulia Ramadhani yang mengelola puluhan dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sulawesi Selatan.
Diketahui, Yasika adalah putri sulung Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Yasir Machmud, yang mengelola 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Makassar, Parepare, dan Kabupaten Bone.
Dadan Hindayana menegaskan Yasika tidak memonopoli kepemilikan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Menurut Dadan, seluruh proses pengajuan SPPG dilakukan sepenuhnya melalui portal resmi.
“BGN tidak mengenal siapa yang mengajukan karena mekanismenya berbasis portal. Yang kami kedepankan adalah profesionalisme dan kelengkapan dokumen,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
BGN juga menegaskan lembaganya telah menerapkan pembatasan jumlah SPPG yang dapat dimiliki oleh satu yayasan.
Pembatasan ini dikecualikan hanya bagi SPPG yang melekat pada institusi tertentu, misalnya sekolah atau lembaga pemerintahan.
Dadan menyebut percepatan pembentukan SPPG merupakan langkah strategis untuk memastikan hak anak Indonesia dalam memperoleh akses gizi seimbang terpenuhi.
“BGN sangat terbantu dengan kecepatan pembentukan SPPG, seirama dengan percepatan untuk memenuhi hak anak Indonesia atas akses gizi dengan menu seimbang,” katanya.
Dadan juga menyampaikan apresiasi kepada siapa pun yang bersedia berinvestasi dan berpartisipasi dalam program MBG.
“BGN mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah bersedia berinvestasi. Itu kan investasi, itu bukan uang negara, dan menjadi pejuang merah putih dalam mewujudkan program MBG dalam tempo singkat,” lanjut dia.
Meski demikian, sejumlah pihak masih meminta agar pemerintah memperkuat transparansi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas.(*)
