IDEAtimes.id, MAKASSAR — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan (DPD KNPI Sulsel) menegaskan jika Musyawarah Daerah (Musda) tidak akan dilaksanakan sebelum adanya kongres bersama DPP KNPI.
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi keliru yang beredar di publik terkait rencana Musda bersama.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD KNPI Sulsel, Ilhamzah, menyatakan bahwa tidak pernah ada pembahasan, keputusan, atau instruksi dari organisasi tentang pelaksanaan Musda dalam waktu dekat.
Menurutnya, semua informasi mengenai Musda selama ini adalah hoaks dan tidak memiliki dasar organisatoris.
“Sampai detik ini, tidak pernah ada agenda Musda bersama DPD KNPI Sulsel. Isu yang beredar itu hoaks dan tidak memiliki dasar organisasi,” tegas Ilhamzah, Selasa (25/11/2025).
Ia menegaskan bahwa KNPI Sulsel di bawah komando Andi Surahman Batara berada dalam garis struktur resmi DPP KNPI yang dipimpin Haris Pertama selaku Ketua Umum.
Oleh karena itu, setiap wacana yang mengatasnamakan Musda tanpa instruksi DPP adalah tindakan ilegal.
Menurut Ilhamzah, DPP KNPI telah mengeluarkan arahan tegas bahwa seluruh DPD KNPI se-Indonesia wajib menunggu selesainya Kongres Bersama sebelum Musda dilakukan.
Hal ini menjadi keputusan strategis untuk menjaga soliditas organisasi dan menghindari perpecahan di tingkat provinsi.
“Instruksi DPP sangat jelas: Musda KNPI Sulsel baru akan dilaksanakan setelah Kongres Bersama selesai. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain. Ini langkah strategis demi menjaga kesatuan pemuda Sulsel dan menghindari keterbelahan,” ujarnya menegaskan.
DPD KNPI Sulsel juga merilis imbauan resmi kepada seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan elemen kepemudaan di Sulawesi Selatan:
1. Menyikapi dinamika KNPI secara bijak dan tidak menyebarkan isu liar yang dapat memecah belah pemuda Sulsel.
2. OKP provinsi diminta berkoordinasi dengan OKP pusat terkait dinamika organisasi menjelang Kongres Bersama.
3. Tidak ada pembahasan, pleno, atau keputusan apa pun terkait Musda hingga juknis resmi dikeluarkan oleh DPP KNPI.
4. Seluruh aktivitas yang mengatasnamakan Musda KNPI Sulsel tanpa instruksi DPP KNPI Haris Pertama dinyatakan ilegal dan tidak sah.
Ilhamzah menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin KNPI Sulsel ditarik ke dalam kepentingan politik kelompok tertentu.
“Kami tidak ingin KNPI Sulawesi Selatan diseret-seret dalam manuver politik apa pun. Untuk menjaga marwah organisasi, Musda hanya akan dilaksanakan setelah Kongres Bersama tuntas. Sikap ini tegas, sah, dan final,” tegasnya.
Melalui pernyataan ini, DPD KNPI Sulsel berharap seluruh pihak menghormati mekanisme organisasi dan bersinergi menjaga persatuan pemuda di Sulawesi Selatan. (*)
