IDEAtimes.id, LUWU — Peristiwa banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia saat ini.
Bencana yang menimbulkan kerusakan besar itu dinilai sebagai alarm penting bagi daerah lain, termasuk Sulawesi Selatan.
Merespons kejadian tersebut, Pemerhati Sosial Sulawesi Selatan, Husbah Pada S.P, menyampaikan keprihatinan sekaligus peringatannya.
Menurutnya, bencana serupa sangat mungkin terjadi di Kabupaten Luwu apabila pemerintah daerah tidak mengambil langkah antisipasi sejak dini.
“Bencana yang terjadi di Sumatera harus menjadi perhatian serius Pemda Luwu dan pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah antisipasi memasuki musim penghujan, apalagi bila curah hujannya tinggi dan cuacanya ekstrem,” ujarnya, Minggu, (30/12).
Husbah mengingatkan bahwa bencana besar di awal tahun 2024 yang melanda Luwu berpotensi terulang, bahkan lebih parah, jika kerusakan lingkungan terus berlanjut.
Ia menyoroti aktivitas tambang di Desa Boneposi dan Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, yang berada di kawasan hulu Sungai Suso yaitu PT Masmindo Dwi Area (PT MDA).
Menurutnya, kawasan Latimojong yang selama ini berfungsi sebagai penyangga dan daerah resapan air, kini tidak lagi bekerja maksimal.
Hal itu diduga akibat penebangan pohon yang signifikan dan aktivitas blasting tambang yang membuat permukaan tanah kehilangan kemampuan alami menyerap air.
“Kondisi topografi di hulu Sungai Suso memiliki kemiringan di atas 45%. Jika terjadi hujan lebat, tanah-tanah akibat blasting dapat terbawa turun. Ini bisa memicu banjir lumpur dan mengancam daerah-daerah yang dilalui aliran Sungai Suso,” jelasnya.
Untuk itu, Husbah mendesak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan mitigasi bencana secara serius demi mengurangi potensi kerugian, baik materiil maupun non-materiil.
“Bencana besar di awal 2024 sudah memberi pelajaran. Jika itu terulang, aktivitas tambang di Latimojong—yang merupakan kawasan penyangga air—sudah perlu untuk dilarang,” tegasnya.
Husbah berharap pemerintah tidak menunggu kejadian besar berikutnya sebelum mengambil tindakan nyata.
“Keselamatan masyarakat harus jadi prioritas,” tutupnya. (*)
