IDEAtimes.id, MAKASSAR — Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP KNPI, Almanzo Bonara, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) yang menetapkan Fadel Taupan sebagai Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terpilih adalah sah dan sepenuhnya terlegitimasi.
Pernyataan itu disampaikan Almanzo sebagai respons atas kekacauan Musda KNPI Sulsel yang berlangsung di Hotel Horison Makassar, sejak Senin (09/12) malam.
Almanzo menegaskan bahwa seluruh proses Musda telah berjalan sesuai mandat organisasi.
“Kalau teman-teman di sebelah masih ngotot, maka saya selaku Sekjend telah mendapat mandat dari Ketua Umum Ryano Pandjaitan. Kami telah mengambil sikap yang akan kami pertanggungjawabkan di pusat,” tegasnya.
Ia menegaskan forum Musda yang menetapkan Fadel Taupan sebagai ketua adalah forum resmi yang diinstruksikan langsung oleh DPP.
“Saya kira forum musda ini adalah forum legitimate karena ini sudah mendapatkan perintah dari Ketua Umum, dan saya harap ini dimaklumi secara bersama-sama,” ujarnya.
Almanzo juga menambahkan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan akan dipertanggungjawabkan secara organisasi.
“Saya ingin menegaskan forum ini dilegitimasi dan apa pun keputusan akan kita pertanggungjawabkan. Saya hadir atas perintah Ketua Umum, bukan atas keinginan pribadi saya,” tuturnya.
“Pada intinya Rapimpurda yang menghasilkan 59 OKP saja dinyatakan tidak sah, karena ada yang mengaku DPP mewakili kami padahal tidak ada. Jadi kehadiran kami adalah untuk mengesahkan yang rancu itu.
Sehingga, Almanzo menegaskan jika ada yang menggelar musda maka itu adalah ilegal.
“Jadi yang hadir mengaku atasnama DPP namun tidak mandat maka itu adalah ilegal atau sah. Sehingga kami tegaskan tidak ada musda yang lain.” tutupnya.
Musda Diambil Alih DPP Pasca Keributan
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) resmi mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVI KNPI Sulawesi Selatan setelah forum tersebut berakhir ricuh di Hotel Horison Makassar, Selasa (9/12/2025).
Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Almanzo Bonara, menjelaskan bahwa panitia pengarah Musda diduga memaksakan forum tetap diikuti 59 OKP berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda).
Padahal, keputusan tersebut tidak diakui oleh DPP.
“DPP akhirnya mengambil sikap untuk mengambil alih proses konsolidasi Rapimpurda dan Musda, DPP tetap akan menyelenggarakan tetapi semuanya akan dipimpin langsung oleh DPP,” kata Almanzo Bonara saat ditemui di Kota Makassar, Selasa (9/12/2025)
Ia menegaskan bahwa Musda KNPI Sulsel tetap akan dilanjutkan, namun seluruh tahapan akan dipimpin langsung DPP KNPI.
“Semua peserta Musda dan Rapimpurda tetap akan kami undang. Termasuk dua kandidat ketua, tetap kami informasikan untuk hadir dalam Musda yang dipimpin langsung oleh DPP,” ujarnya.
Terkait jadwal lanjutan Musda, Almanzo menyebut pihaknya sedang memfinalkan waktu yang tepat agar situasi tetap kondusif.
“Kami sementara menggodok jadwalnya. Dalam waktu dekat akan kita umumkan, bisa sore ini, malam ini, atau besok. Kami menjaga suasana tetap ‘cooling down’ supaya semua terkonsolidasi dengan baik,” jelasnya. (*)
